Sabtu, 25 Oktober 2014 | 13:16 WIB

JK Setuju PP 99 Tentang Remisi Dikaji Ulang

Oleh: Ahmad Sayuti
Hukum - Jumat, 5 Juli 2013 | 19:13 WIB
ilustrasi

INILAH.COM, Bandung - Jusuf Kalla berpendapat seluruh warga binaan tidak boleh dibeda-bedakan. Makanya, mantan Wakil Presiden RI ini setuju jika Peraturan Pemerintah (PP) No 99 tahun 2012 tentang pemberian remisi dikaji ulang.

Seperti diketahui PP 99 tahun 2012 berisi pemberian remisi untuk terpidana kejahatan luar biasa. Narapidana kasus terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan keamanan negara, kejahatan HAM berat dan kejahatan transnasional terorganisasi, dihilangkan hak pemberian remisinya.

"Namanya PP tentu dikeluarkan pemerintah patut dikaji," paparnya seusai menghadiri Hari Keluarga di LP Sukamiskin, Jalan AH Nasution, Jumat (5/7/2013).

Alasan JK PP 99 perlu dikaji ulang lantaran dalam memberikan hukuman semua sama. Tak ada pembedaan apakah kriminal berat atau ringan, begitu juga dalam penanganannya.

"Yang berat atau yang ringan penangannya sama. Mestinya nama manusia dapat perhatian yang sama," bebernya.

Senada dengan JK, mantan Ketua PBNU KH Hasyim Muzadi juga setuju PP 99 tahun 2012 dikaji ulang. Menurutnya, remisi merupakan hak bagi seluruh tahanan.

"Ya, (PP 99 2012) itu perlu diperbaiki. Supaya orang-orang itu tetap dapat remisi. Bagaimana yang korupsinya kecil-kecil dijatuhi hukuman berat. Atau kesalahan administrsi, padahal dia tidak menikmati (korupsi)," paparnya di tempat yang sama.

Hasyim mengatakan, hukum prosedural dan hukum keadilan bersatu itu harus diperjuangkan. Sebab, cukup banyak ditemukan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan.

"Sekarang ini antara law dan justice suka tidak bersatu. Korupsi Rp1 juta kena 6 tahun, empat juta enam tahun, kalau satu miliar berapa tahun?" tandasnya. [gin]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
TARIK-ULUR KABINET JOKOWI
PRESIDEN Jokowi masih belum mengumumkan susunan kabinetnya. Ada tarikmenarik kepentingan dalam proses seleksi.
ASPIRASI + Indeks