Selasa, 21 Oktober 2014 | 20:31 WIB
LINTAS JABAR

Kejari Purwakarta Awasi Bantuan PPIP

Oleh: Asep Mulyana
Pantura - Kamis, 19 September 2013 | 17:18 WIB
ilustrasi

INILAH.COM, Purwakarta - Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta akan terus mengawasi aliran dana bantuan Program Peningkatan Insfrastruktur Pedesaan (PPIP) yang diterima sejumlah desa di wilayah tersebut.

Pasalnya, potensi kerawanan penyimpangan bantuan dari pusat ini sangat besar. Selain itu, bantuan ini pun rawan dipolitisasi.

Kasi Intelijen sekaligus Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) Kejari Purwakarta, Dandeni Herdiana mengatakan, pihaknya akan terus melakukan pemantauan terhadap bantuan PPIP ini. Bahkan, untuk tahun ini pengawasannya akan lebih intensif. Pasalnya, desa yang menerima bantuan tersebut jumlahnya lebih banyak dari tahun sebelumnya.

“Kita akan terus memantau untuk mencegah adanya kerugian negara dalam pelaksanaan PPIP ini,”ujar Dandeni kepada INILAH.COM di sela-sela acara sosialisasi bantuan PPIP, Kamis (19/9/2013).

Dia mengatakan, dalam bantuan PPIP ini terdapat beberapa potensi kerawanan penyimpangan. Semisal, rawan terjadi pemotongan anggaran. Serta, pelaksaan pekerjaaan yang tidak sesuai prosedur. Selain itu, bantuan tersebut rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang kampanye.

Untuk itu, sama seperti yang lainnya, pihaknya mengimbau supaya Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) tak memberikan pengerjaan proyeknya ke pemborong. Karena, hal tersebut tidak sesuai dengan tujuan pelaksanaan PPIP. Apalagi, inti dari PPIP adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi, seluruh pengerjaannya harus dilaksanakan secara swadaya.

“Kalau dilaksanakan oleh pemborong maka orientasi nya adalah keuntungan. Sehingga, dapat merugikan keuangan Negara. Jadi, kita akan mengawasi secara intensif. Apabila ada indikasi penyelewengan, kami tidak akan ragu untuk menindaklanjutinya melalui prosedur hokum,”tegasnya.

Terkait tindaklanjut proses hukum dugaan penyimpangan bantuan PPIP 2011, Dandeni menyebutkan, saat ini masih terus berjalan. Pihaknya, sudah melakukan pemeriksaan kepada 31 saksi dan melakukan penyitaan sejumlah barang bukti.

“Kita tinggal nunggu hasil penghitungan kerugian negara dari auditor, pemeriksaan ahli dan pemeriksaan tersangka. Untuk tersangkanya sudah ada satu orang,”jelas Dandeni yang meminta nama tersangkanya jangan dulu dipublikasikan. [gin]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
Menanti Kabinet Jokowi
RESMI menjabat Presiden, Joko Widodo segera mengumumkan kabinetnya. Ada perubahan setelah dari PPATK dan KPK.
ASPIRASI + Indeks