Jumat, 31 Oktober 2014 | 14:37 WIB
LINTAS JABAR

Caleg Masih jadi Dewan Pengawas PDAM Garut Disoal

Oleh: Nul Zainulmukhtar
Priangan - Selasa, 17 Desember 2013 | 15:57 WIB
inilah.com/Zainulmukhtar

INILAH, Garut- Dua calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2014 yang masih menjabat sebagai anggota di Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Intan Kabupaten Garut disoal.

Menurut ketentuan, pejabat atau pegawai pada suatu badan usaha atau lembaga yang sumber keuangannya dari negara, atau Badan Usaha Milik Negera (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), semestinya mengundurkan diri dari BUMN/BUMD bersangkutan, jika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

PDAM Tirta Intan Kabupaten Garut sendiri merupakan salah satu BUMD milik Pemerintah Daerah Garut.
Dua anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Intan Garut yang dipersoalkan tersebut yakni Hengki Hermawan, Sekretaris merangkap anggota Dewan Pengawas PDAM Garut, dan E Sumarno, anggota.

Hengki diketahui mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Garut dari Partai Demokrat. Sedangkan E Sumarno menjadi calon anggota DPR RI dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Menurut Ketua DPD Laskar Indonesia Kabupaten Garut, Dudi Supriadi, masih aktifnya kedua caleg tersebut dalam Dewan Pengawas PDAM Tirta Intan Garut merupakan pelanggaran terhadap Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD.

"Seharusnya pemerintah daerah mengambil sikap tegas terhadap kedua anggota Dewan Pengawas PDAM ini. Ini kan jelas pelanggaran terhadap Pasal 51 ayat 1 (k) yang menyebutkan bahwa caleg tidak boleh memiliki jabatan rangkap di badan usaha ataupun lembaga yang sumber keuangannya berasal dari negara," tegasnya, Selasa (17/12).

Dudi menambahkan, sesuai Undang Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 54 ayat (1),(2), anggota legilatif itu pada dirinya melekat fungsi pengawasan, baik secara kelembagaan maupun keanggotaannya. Sehingga tidak boleh anggota legislatif masuk ke struktur organ kepegawaian, dan ikut terlibat dalam hal kebijakan BUMN/BUMD, seperti halnya masuk menjadi Dewan Pengawas PDAM.

"Dewan Pengawas itu kan masuk ranah kebijakan sebagai organ kepegawaian PDAM. Enggak boleh anggota legislatif menjadi atau terlibat langsung di BUMN/BUMD. Itu sama saja dengan merangkap jabatan," katanya.

Dikonfirmasi, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Abdal, menegaskan seorang pejabat/pegawai BUMN/BUMD harus mundur dari BUMN/BUMD jika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
"Ya, harus mundur," tegasnya.

Namun Abdal tak menjawab ketika ditanya mengenai sanksi jika ada caleg sudah tercantum dalam Daftar Calon Tetap (DCT) diketahui masih aktif sebagai pejabat/pegawai BUMN/BUMD.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, mengaku dirinya baru mengetahui ada anggota Dewan Pengawas PDAM Tirta Intan Garut yang menjadi caleg.

"Kita akan lihat dulu kebenarannya. Apabila memang terbukti, ya mereka harus mundur (dari Dewan Pengawas PDAM)," tandasnya.[ito]

Berita Lainnya
0 Komentar
Kirim Komentar Anda
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut
Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAHKORAN.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
Pram Tolak DPR Tandingan
DRAMA pimpinan DPR tandingan terus bergulir. Namun, politikus PDIP Pramono Anung justru menolak rencana itu.
ASPIRASI + Indeks