10 Rumah Rusak Berat di Bojong Koneng Batal Direlokasi

10 unit rumah di Kampung Curug dan Kampung Gunungbatu Kidul, Desa Bojong Koneng yang mengalami kerusakan akibat bencana pergeseran tanah  atau tanah gerak batal direlokasi oleh Pemkab Bogor.

10 Rumah Rusak Berat di Bojong Koneng Batal Direlokasi

INILAHKORAN, Babakan Madang-10 unit rumah di Kampung Curug dan Kampung Gunungbatu Kidul, Desa Bojong Koneng yang mengalami kerusakan akibat bencana pergeseran tanah  atau tanah gerak batal direlokasi oleh Pemkab Bogor.

10 unit rumah yang mengalami rusak berat tersebut akhirnya di rekontruksi atau dibangun ulang secara mandiri, diatas lahan yang sama dengan besar anggaran Rp 50 juta perunitnya.

Sementara 10 unit rumah rusak berat lainnya mendapatkan bantuan uang rehabilitasi rumahnya sebesar Rp 25 juta perunit.

Baca Juga : Pekan HAM 2022 Kota Bogor Dibuka Dengan Peringatan Hari Disabilitas Internasional 

Lalu, 12 unit rumah yang mengalami rusak sedang mendapatkan bantuan rehabilitasi sebesar Rp 10 juta perunit dan 31 unit rumah yang mengalami rusak ringan,  mendapatkan uang bantuan rehabilitasi sebesar Rp 3 juta perunit. 

"10 unit rumah rusak berat, baik itu di Kampung Curug maupun Kampung Gunungbatu Kidul, akan dikosongkan untuk dibangun ulang atau rekontruksi dengan biaya Rp 50 juta perunitnya, selama 3 bulan mereka akan mendapatkan uang sewa kontrak Rp 500 ribu perbulan," ujar Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor Ajat Richmat Jatnika kepada wartawan, Minggu, 4 Desember 2022.

Ajat Rochmat Jatnika menerangkan untuk merekontruksi dan merehabilitasi rumah yang mengalami rusak ringan hingga rusak berat tersebut, Pemkab Bogor menyediakan anggaran sebesar Rp 978 juta.

Baca Juga : Imbas Longsornya Pondasi Jembatan Cikereteg, Polres Bogor Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

"Total anggaran untuk merehabilitasi  dan merekontruksi rumah yang mengalami kerusakan akibat dampak bencana pergeseran tanah sebesar Rp 978 juta, dimna Rp 963 untuk merekonstruksi dan merehabilitasi, Rp 15 juta sisanya untuk sewa 10 unit rumah selama 3 bulan," terangnya.

Menanggapi, 10 unit rumah rusak berat di Kampung Curug dan Kampung Gunungbatu Kidul, Desa Bojong Konenf yang tidak jadi direlokasi, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengatakan asalkan sesuai aturan atau perundang-undangan maka silahkan DPKPP melaksanakan tugasnya.

"Yang penting harus sesuai perundang-undangan dan aturan lainnya, kalau sudah sesuai maka silahkan dilaksanakan," kata Rudy Susmanto.

Baca Juga : Konser Fourtwnty Batal Digelar di Kafe Bajawa Flores Bogor 

Sebelumnya, Pemkab Bogor bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) meminta masyarakat terdampak bencana pergeseran tanah di Desa Bojong Koneng, untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang rawan akan bencana pergeseran atau perayapan tanah tersebut.

Hal itu karena, selain kontur tanah lempung yang kurang dalam menyerap air, di lokasi perbukitan juga terjadi alih fungsi hingga menambah kecepatan bencana pergeseran atau perayapan tanah.

"Kalau hutan atau kebun sudah beralih fungsi karena efek pembangunan, lalu kontur tanah lempung yang kurang dalan menyerap air. Maka hal itu bisa menambah kecepatan bencana pergeseran atau perayapan tanah. Masyarakat Desa Bojong Koneng harus adaptasi, hindari membangun rumah di zona retakan, karena selain bisa merobohkan bangunan, juga bisa membuat tanah tersebut amblas," ucap  Penyelidik Bumi Madya PVMBG Agus Budiyanto.

Agus Budiyanto menuturkan bahwa retakan diatas bukit yang kondisinya gundul cukup panjang baik ke arah utara maupun selatan hingga 1,5 Km, di saat musim penghujan, maka hal itu menjadi ancaman dan membahayakan.

"Retakan bervariasi ada yang dalamnya 1 meter, 1,5 meter dan lebih. Kampung Curug kebetulan di zona cekungan dan daerah aliran air, sementara resapan airnya terganggu akibat dampak proses pembangunan (peralihan fungsi lahan)," tuturnya.

Kepala Satlak Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor Yani Hassan menjelaskan berdasarkan kajian investigasi PVMBG dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), jajarannya mengusulkan ke Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan untuk memorotarium perijinan pembangunan di daerah tersebut.

"Untuk mengamankan masyarakat dari bencana pergeseran atau perayapan tanah, salah satu usulan kami ialah agar Plt Bupati Bogor memorotarium perijinan pembangunan, termasuk usaha jasa wisata yang saat ini marak disana. Selain itu, kuta juga harus mereview bangunan-bangunan yang sudah ada," jelas Yani Hassan. (Reza Zurifwan)


Editor : asayuti