4 PNS Koruptor di Pemkab Bogor Masih Terima Gaji

Pemkab bogor belum melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 4 PNS yang sudah dinyatakan terlibat korupsi.

4 PNS Koruptor di Pemkab Bogor Masih Terima Gaji
Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan. (Reza Zurifwan)

INILAH, Babakan Madang- Pemkab Bogor belum melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 4 PNS yang sudah dinyatakan terlibat korupsi.

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB) kepada jajaran pemerintah untuk melakukan PTDH, Selasa (30/4) lalu.  Maklum, lambatnya PTDH bisa membuat negara terus merugi.

Ya, Pemkab Bogor ditenggarai mengalami kerugian karena hak para koruptor tersebut tetap diberikan walaupun kasus Tipikornya sudah inkrach (berkekuatan tetap) di pengadilan.

Menanggapi hal ini Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku akan menindaklanjuti keputusan MK dan SKB tiga kementerian yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta  Kementerian Hukum dan HAM.


"Kami akan tindak lanjuti segera karena Pemkab Bogor tentunya merasa rugi apabila PNS yang melakukan Tipikor tersebut masih mendapatkan gaji atau haknya, perintah MK dan SKB tiga kementerian terkait yang baru kami ketahui ini akan kami laksanakan," ujar Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu (8/5).


Terpisah, Kapuspen Kementerian Dalam Negeri Bahtiar membenarkan bahwa sesuai keputusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tersebut pemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap  (Inkracht) karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain. 


Sedangkan untuk tindak pidana umum, seperti perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan tanpa perencanaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.


"Keputusan MK tentang pemberhentuan PNS dengan tidak hormat dan SKB tiga kementerian bukanlah produk hukum baru, melainkan penegasan agar Kepala Daerah selaku pejabat pembina kepegawaian menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.


“Prinsipnya SKB tersebut tidaklah membuat hukum baru. SKB tersebut menegaskan dan menghimbau pejabat 
pembina kepegawaian (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) agar menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN untuk melaksanakan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap PNS yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach),” ucap Bahtiar.


Dengan demikian, MK dan SKB tersebut masih sejalan dengan putusan MK. Bahtiar juga meminta kepala daerah untuk segera melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 April 2019.


“SKB tersebut sejalan dengan putusan MK dan Kepala Daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian diberi batas waktu melaksanakan putusan tersebut paling lambat tangga 30 April 2019 dan bagi daerah yang belum melakukan PTDH PNDnya yang terlibat tipikor kami minta dilakukan secepatnya ” tegas Bahtiar.

Selain itu, hingga kini proses pemberhentian PNS yang terjerat kasus tipikor juga masih dilakukan. Data terakhir per- 26 April 2019 sumber dari Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri menunjukkan sebanyak 1.372 PNS dikenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), terdiri dari PNS Provinsi sebanyak 241 dan PNS Kabupaten/Kota sebanyak 1131. 

Data dari PNS yang belum PTDH sebanyak 1124, terdiri dari dari PNS Provinsi sebanyak 143 dan PNS Kabupaten/Kota 981. Proses tersebut menurut Bahtiar, sesuai arahan Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo akan terus berjalan sesuai petunjuk yang diarahkan MenPAN-RB. (Reza Zurifwan)


Editor : Bsafaat