• Headline

    Pengamat: Manuver Asyik di Debat Publik Sulit Disebut Pelanggaran

    Oleh : Gin Gin Tigin Ginulur16 Mei 2018 16:18
    fotografer: Net
    INILAH, Bandung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jabar sedang mengkaji pernyataan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu soal ganti presiden di ujung debat publik kedua Pilgub Jabar, Senin (14/5/2018) lalu. Bawaslu akan menentukan apakah kasus tersebut termasuk pelanggaran atau tidak dalam tujuh hari ke depan.

    Pengamat politik asal Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, langkah yang dilakukan pasangan Sudrajat-Syaikhu pada debat publik tersebut sulit disebut pelanggaran. Justru, kata Hendri, Bawaslu harus memperhatikan pelanggaran berupa teriakan-teriakan 'anjing' di areal debat.

    "Kalau pelanggaran agak sulit karena cuma kaus. Kalau mau Bawaslu selidiki ada kata-kata kotor di areal debat. Tapi walau dinilai blunder pasangan Asyik akan makin ramai sebagai oposisi yang melawan jago-jago istana," kata Hendri saat dihubungi, Rabu (16/5/2018).

    Hendri mengatakan, manuver pasangan yang dijuluki 'Asyik' itu akan mendongkrak popularitas dan elektabilitas keduanya. "Memang harus melakukan yang beda kalau jumlah paslon ada empat. Pasangan Asyik sengaja memilih kaus #2019GantiPresiden biar diingat oleh pemilih Jabar," kata Hendri.

    Lebih lanjut Hendri mengatakan, tiga pasangan calon lain telah terjebak strategi 'Asyik' yang sengaja menempatkan diri berseberangan dengan penguasa nasional atau istana.

    Respons tiga paslon lain semakin mempertegas ke publik soal keberpihakan mereka ke istana. Selama ini, kata Hendri, Ridwan Kamil dikenal dekat dengan PDIP, sementara Deddy Mizwar beberapa kali bertemu Jokowi sebelum Pilgub. Tb Hasanuddin-Anton Charliyan sudah jelas didukung penguasa.

    "Jadi Asyik berhasil memperlihatkan ke publik, khususnya Jabar jika mereka dikeroyok sebagai oposisi tunggal. Ini out of the box karena kreatif. Menurut saya Asyik berhasil membuat peta baru yakni Asyik melawan Istana," kata Hendri.

    Ketua Tim Pemenangan Asyik Haru Suandharu berharap Bawaslu Jabar bertindak netral dalam penanganan kasus ini. "Meminta Bawaslu Provinsi Jawa Barat bertindak netral dan tidak terpengaruh berbagai tekanan yang hendak memprovokasi pelaksanaan pemilihan Gubernur Jawa Barat yang aman dan damai," kata Haru dalam pernyataan tertulisnya, Rabu (16/5/2018). [gin]

    Tags :
    # #


    Berita TERKAIT