Anggota Dewan Tantang Buka-bukaan Penggunaan Dana Covid-19

Saat ini Pemkab Cirebon menunjuk Rusunawa Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ) menjadi tempat isolasi. Rencananya, semua yang terpapar Covid-19 ditempatkan di Rusunawa, tanpa dipungut biaya. Sayangnya, kebijakan itu ditentang pansus I Covid-19 DPRD Kabupaten Cirebon. 

Anggota Dewan Tantang Buka-bukaan Penggunaan Dana Covid-19
Foto: Maman Suharman

INILAH, Cirebon - Saat ini Pemkab Cirebon menunjuk Rusunawa Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati (YPSGJ) menjadi tempat isolasi. Rencananya, semua yang terpapar Covid-19 ditempatkan di Rusunawa, tanpa dipungut biaya. Sayangnya, kebijakan itu ditentang pansus I Covid-19 DPRD Kabupaten Cirebon. 

Anggota Pansus I Covid-19 DPRD Kabupaten Cirebon Yoga Setiawan mengaku kecewa dengan pihak eksekutif. Sebab, langkah mengaktifkan Rusunawa milik UGJ tanpa koordinasi dengan Pansus Covid-19, maupun  komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon. Yoga menilai, harusnya anggota dewan dilibatkan. Alasannya, mereka tahu persis kondisi di lapangan. 

"Kami di Pansus I sangat kecewa. Saya tidak menyalahkan bupati dan wakil bupati. Mereka tidak ikut merancang semua desain di dalamnya, karena semuanya diatur Dinkes. Artinya, jangan sampai keharmonisan bupati dan anggota DPRD dikotori oleh oknum dinas," aku Yoga (19/8/2021).

Baca Juga : Jalan Baru Lingkar Luar Cipanas Picu Wisata Ilegal?

Menurut Yoga, mustahil Pemkab Cirebon tidak mengeluarkan biaya untuk memanfaatkan rusunawa tersebut. Dipastikan, ada biaya yang harus dianggarkan. Misalnya, pemeliharaan gedung, biaya listrik, dan alat-alat lainnya. Harusnya, Pemkab berkaca pada kejadian sebelumnya. Yaitu, pemanfaatan Stadion Olah Raga (SOR) Watubelah, yang memakan anggaran cukup besar.

"Itu yang jelas-jelas milik pemerintah daerah. Uang sebesar itu mubadzir. Dibuang tak karuan. Saya sudah kroscek semuanya. Saya telusuri, untuk pengadaan listrik di SOR untuk penanganan Covid-19 saja tembus Rp900 juta. Itu belum yang lainnya," ungkapnya. 

Untuk itu, dia menantang Dinas Kesehatan untuk buka-bukaan terkait penggunaan anggaran Covid-19. Bahkan, pihaknya menilai BKAD dan Bappellitbangda terkesan tidak mau belajar dari penanganan Covid-19 sebelumnya. Padahal, apa susahnya belajar dari masa lalu. 

Baca Juga : Warga Desak Pemerintah Normalisasi Kali Jambe untuk Cegah Banjir

Dirinya juga menyinggung Bappellitbangda yang tidak melibatkan DPRD atau komisi IV. Hal itu berkaitan ekspos laporan antara kajian efektivitas program penanggulangan kemiskinan selama masa Pandemi Covid-19. 

"Kalau mau buka-bukaan penggunaan anggaran Covid-19, siapa takut. Kami  kejar semua dana itu larinya kemana. Apa-apan coba. Yang seperti ini saja tidak libatkan. Sebenarnya ada apa sih?" imbuhnya. 

Yoga menambahkan, sepertinya pihak eksekutif susah berkoordinasi dengan DPRD, khususnya pansus I. Dia menilai, pemerintahan itu bukan eksklusif saja, tapi ada legislatif. Apalagi, jumlah pasien yang terkonfirmasi Covid-19 berangsur turun. 

Baca Juga : Belajar Tatap Muka di Subang Terapkan Prokes Ketat

"Ini harusnya jadi pertimbangan. Bukan seenak udelnya saja. Ketika ada tempat yang bisa ditempati seperti rumah sakit maupun puskesmas-puskemas, ya manfaatkan itu sebaik-baiknya. Masa anggaran refocusing mau diacak-acak seperti itu," pungkasnya. (Maman Suharman)


Editor : donramdhani