ASN di Cimahi Mengeluh TKD Molor

Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi mengeluhkan ngaretnya pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) di setiap awal tahun anggaran. 

ASN di Cimahi Mengeluh TKD Molor
INILAH, Cimahi- Para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Cimahi mengeluhkan ngaretnya pembayaran tunjangan kinerja daerah (TKD) di setiap awal tahun anggaran. 
 
Para ASN pun harus mencari dana talangan untuk memenuhi kebutuhannya. Salah seorang ASN di Pemkot Cimahi Hermindianto mengaku hingga kini belum menerima TKD untuk pembayaran Januari. Padahal biasanya TKD dibayarkan tiap pertengahan bulan, atau sekitar tanggal 15.
 
"Tahun lalu pun pembayaran sama seperti sekarang, mengalami keterlambatan," katanya saat ditemui di Pemkot Cimahi, Jalan Demang Hardjakusumah, Selasa (26/2/2019).
 
Keterlambatan pencairan TKD sangat berpengaruh bagi dirinya. Sebab, gaji pokok yang dibayarkan setiap tanggal 1 sudah dialokasikan untuk membayar berbagai keperluan. Seperti cicilan rumah, membayar asuransi anak, biaya sekolah dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
 
Telatnya pembayaran TKD setiap tahun ini memaksanya untuk mencari pinjaman atau tambahan. Hermindianto mengakui tak tahu alasan mengapa setiap awal tahun TKD selalu molor.
 
"Keterlambatan TKD bisa mengakibatkan hutang buat saya. Kenapa? Karena saya harus mencari dana talangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya," ujarnya.
 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi, Achmad Nuryana menjelaskan, terlambatnya TKD disebabkan adanya proses evaluasi. Evaluasi biasanya meliputi wacana besaran TKD. 
 
Achmad mencontohkan, misalnya usulan kenaikan tunjangan untuk para PNS yang memiliki tugas tambahan, seperti pejabat penerima barang, bendahara pengluaran dan lain-lain.
 
"Jadi perlu ada pembahasan keputusan besaran TKD. Setiap tahun itu kan suka ada evaluasi untuk besaran TKD dilihat dari kemampuan keuangan," katanya.
 
Namun, dengan kemampuan keuangan daerah, setiap tahunnya sudah diputuskan besaran TKD masih menggunakan tarif lama. Untuk itu, tegas Achmad, TKD untuk bulan Januari sudah bisa dicairkan.
 
"Sudah mulai dicairkan. (Besarannya) beda-beda, tergantung kelas jabatan, beban kerja (dan sebagainya," ujarnya.
 
Achmad melanjutkan, pembayaran TKD sendiri biasanya dicairkan di setiap pertengahan bulan berikutnya. Misalnya, TKD untuk bulan Januari itu dibayarkan bulan Febuari. Sebab, pihaknya harus menerima rincian penilaian kinerja setiap PNS terlebih dahulu.
 
Selain itu, pencairan TKD juga tergantung dari kecepatan pengurusan administrasi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Cimahi. 
 
Total PNS di Kota Cimahi sendiri mencapai sekitar 4.507, yang terdiri dari guru dan pekerja teknis di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi.


Editor : inilahkoran