• Kamis, 21 Oktober 2021

Pemkab Bandung Targetkan Laju Pertumbuhan Hingga 5 Persen, Marlan: Sudah Sejak Awal Pandemi Covid-19

- Senin, 12 Juli 2021 | 15:08 WIB

INILAH, Soreang - Pemerintah Pusat mengintruksikan pemerintah daerah yang mendapat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) mengalokasikan anggaran tersebut sebesar 50 persen untuk pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu, pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung menargetkan laju pertumbuhan ekonomi berada diangka 5 persen.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bandung, Marlan S.Ip., M.Si meyakini, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bandung bisa tercapai sesuai target. "Tentunya dengan kerja keras semua pihak stakeholder, termasuk masyarakat," ujar Marlan.

Selain itu, Marlan juga berkeyakinan, selama kebijakan pro terhadap pengembangan ekonomi melalui industri, seperti pasar tidak dilakukan pembatasan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, ekonomi akan tetap berjalan seperti biasa.

"Tetapi kalau sampai mereka melanggar protokol kesehatan, hal itu akan dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang ada,” kata Marlan.

Marlan mengakui, sejak awal tahun, berbagai upaya melalui program-program terobosan terus dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Salah satunya dengan memanfaatkan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang didapatkan Kabupaten Bandung pada tahun 2020 sebesar Rp16.032.000.000.

"Agar tetap sasaran, Pemda Kabupaten Bandung sudah melakukan pemetaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ada di Kabupaten Bandung," ujarnya.

"Pemetaan dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kebutuhan mereka sehingga bisa meningkatkan hasil produksi dan pengembangan ekonominya," sambungnya.

Tak hanya DBHCHT, Marlan menyebut, Pemerintah Kabupaten Bandung juga menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) untuk diarahkan dan dialokasikan pada program kesehatan, pendidikan, termasuk pemberdayaan ekonomi.

"Hal itu tentunya sesuai dengan arahan pemerintah pusat," sebutnya.

Selain itu, lanjut Marlan, revisi Peraturan Bupati (Perbup) tentang Komite Pemeliharaan Ekonomi Daerah. Hal tersebut lantaran, pada saat penyusunan perbup sebelumnya tidak melibatkan stakeholder lainnya. Sebab, dalam aturannya harus pentahelix.

"Tak hanya unsur pemerintah saja, tapi juga ada Kadin, PHRI dan stakeholder lainnya yang harus dilibatkan. Sehingga nanti bisa saling mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian oleh pengusaha, dan kebijakan apa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemulihan ekonomi,” tutur Marlan.

Marlan menegaskan, Pemerinrah Kabupaten Bandung telah melakukan berbagai upaya pemulihan ekonomi sejak adanya wabah pandemi Covid-19. Terlebih untuk membantu masyarakat dan para pelaku UMKM.

"Salah satunya dengan membeli produk UMKM yang tidak bisa terjual lantaran daya beli masyarakat yang menurun," tegasnya.

Selanjutnya beberapa program yang berbentuk pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM termasuk program pemberian peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan UMKM.

"Program-program tersebut membuat Pemkab Bandung mendapat apresiasi dari Bank Indonesia, karena berhasil mempertahankan laju perekonomian agar tidak jatuh di angka minus," tandasnya. (Adv)

Halaman:

Editor: Ghiok Riswoto

Tags

Terkini

Foto: Pengungkapan Kasus Pinjaman Online Ilegal

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:43 WIB

Turun Gunung, Widdi Aswindi Bebenah PAN Kota Bandung

Kamis, 21 Oktober 2021 | 14:02 WIB
X