Ade Barkah Ancam Bikin Kisruh DPRD Jabar Andai Usulannya Tak Diakomodir

Mantan Pimpinan DPD Jabar Ade Barkah mengancam Bappeda akan bikin kisruh DPRD Jabar andai usulannya tidak dimasukan dalam RKPD Online.

Ade Barkah Ancam Bikin Kisruh DPRD Jabar Andai Usulannya Tak Diakomodir
Sidang lanjutan dugaan korupsi Banprov Jabar ke Kabupaten Indramayu di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin 13 September 2021.

INILAHKORAN, Bandung- Mantan pimpinan DPRD Jabar Ade Barkah Surahman mengancam pejabat Bappeda Jabar jika usulannya tidak dimasukan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) online, akan membuat DPRD Jabar kisruh.

Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Jabar Yuke Mauliana Septina saat dihadrikan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan RE Martadinata, Senin 13 September 2021.

Selain menghadirkan Yuke, sidang lanjutan dugaan korupsi Banprov Jabar ke Kabupaten Indramayu tersebut, juga menghadirkan tiga orang saksi lainnya. Mereka, yakni dua mantan Kepala Bappeda Jabar Yerry Yanuar, dan Mohammad Taufiq Santoso, serta administrator Bappeda Jabar R Bela Sakti Negara.

Yuke mengaku pada saat RKPD online Bappeda Jabar sudah ditutup dirinya sempat menerima pesan lewat whatsapp dari Ade Barkah agar kembali membuka RKPD online karena beberapa usulan kegiatan dari Indramayu belum masuk aplikasi.

Baca Juga: Bupati Cirebon ke Warganya: Ayo Sama-sama Jaga Adat dan Budaya!

”Ade Barkah WA ssaya ada beberapa kegiatan belum masuk aplikasi dan minta dibuka. Saya bilang, sudah selesai di proses perencanaan. Saya sempat menolak, namun dia (Ade Barkah) bilang kalau aplikasinya tidak dibuka akan membuat kisruh di DPRD,” katanya.

Dirinya menolak lantaran saat itu proses input usulan dari RKPD onlien kabupaten/kota sudah ditutup. Karena ada intervensi dari Ade Barkah yang tidak lain pimpinan DPRD Jabar, Yuke pun kemudian melaporkan kepada Kepala Bappeda yang saat itu dijabat Yerry Yuniar.

Walaupun pada akhirnya aplikasi RKPD online kembali dibuka, lantaran ada surat edararan Kemendagri tahun 2018, yang intinya usulan pembangunan di RKPD onlione harus diseleraskan karena bertepatan dengan pilkada serentak.

”Sistem RKPD online sempat dibuka, tapi tidak dikhususkan untuk Indramayu. Melaijnkan untuk seluruh kabupaten/kota,” ujarnya.

Baca Juga: Horeee.. Pekan Olahraga Kabupaten Garut 2020 Digelar Oktober

Adanya ancaman dari Ade Barkah dibenarkan mantan Kepala Bappeda Jabar priode 2017-2019, Mohammad Taufiq Santoso. Menurutnya, Yuke pernah melaporkan soal permintaan Ade Barkah soal keinginannya agar aplikasi RKPD online kembali dibuka.

”Iya benar. RKPD online kembali bisa dibuka karena ada edaran Kemendagri soal penyelarasan usulan pembangunan lantaran saat itu bertepatan dengan Pilkada serentak kalau tidak salah,” ujarnya.

Seperti diketahui, Ade Barkah bersama-sama dengan Siti Aisyan dan Abdul Rozak Muslim melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang perbuatan berlanjut.

"Yakni menerima hadiah atau janji yaitu beberapa kali menerima pemberian uang yang totalnya sejumlah Rp 750 juta," katanya.

Feby menyebutkan sejumlah uang tersebut diberikan oleh pengusaja asal Indramayu Carsa Es (sudah divonis) untuk kepentingan mendapatkan dana Banprov guna proyek di Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017 sampai 2019.

Baca Juga: Rayakan Ulang Tahun, PMI dan Pemkab Cirebon Siap Gelar Vaksinasi Drive Thru

Padahal terdakwa sebagai pimpinan DPRD Jabar seharusnya bisa menduga jika hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Yakni agar terdakwa bersama Abdul Rozaq Muslim dan Siti Aisyah Tuti Handayani mengurus proses penganggaran proyek-proyek di lingkungan Pemkab Indramayu yang didanai dari bantuan keuangan provinsi tahun anggaran 2017 sampai dengan 2019.

Pemberian duit terhadap Ade Barkah oleh Carsa ES dilakukan melalui dua tahap. Untuk tahap pertama, Ade Barkah menerima uang dari Carsa ES melalui sebesar Rp 250 juta.

Uang tersebut bermula dari permintaan Ade Barkah ke Abdul Rozaq pada 15 Februari 2019. Uang diberikan langsung Carsa ES di kediaman Ade Barkah di Cianjur.

Pemberian uang yang kedua dilakukan pada 28 Mei 2019. Saat itu Carsa ES menyerahkan uang Rp 500 juta kepada Ade Barkah di kediamannya di Bandung. Sementara itu Siti Aisyah menerima uang dengan total Rp 1,1 miliar di Carsa ES.

Atas perbuatannya Ade Barkah dan Siti Aisyah dijerat pasal 12 huruf asebagaimana dakwaan pertama, Pasal 12 huruf b sebagaimana dakwaan kedua dan Pasal 11 sebagaimana dakwaan ketiga dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. (Ahmad Sayuti)


Editor : inilahkoran