• Jumat, 17 September 2021

Sertifikat Vaksinasi Palsu Dijual Online Rp100-500 Ribu, Begini Cara Pelaku Memanipulasi Data

- Selasa, 14 September 2021 | 13:29 WIB
Dit Reskrimsus Polda Jabar membongkar sindikat pemalsu penerbitan sertifikat vaksin Covid-19. (Ahmad Sayuti)
Dit Reskrimsus Polda Jabar membongkar sindikat pemalsu penerbitan sertifikat vaksin Covid-19. (Ahmad Sayuti)

INILAHKORAN, Bandung- Sindikat pemalsu vaksinasi Covid-19 palsu akhirnya diciduk Polda Jabar. Dua orang pelaku ternyata mantan relawan vaksinasi yang punya akses untuk memanipulasi data.

Dir Reskrimsus Polda Jabar Kombes Pol Arif Rachman mengatakan, kasus ini mencuat berawal adanya aplikasi PeduliLindungi yang jadi sarat untuk mengecek sertifikat vaksinasi. Dari situ tim Subdit I yang dipimpin AKBP Andry Agustianto langsung melakukan penyelidikan.

”Dari penelusuran itu, polisi mendapati ada praktik pembuatan jasa pembuatan sertifikat vaksin tanpa divaksin. Jasa itu ditawarkan melalui online oleh para pelaku. Jadi ini perkaranya ilegal authorization atau penyalahgunaan wewenang aplikasi tersebut," katanya di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Selasa (14/9/2021).

Baca Juga: Terbongkar! Praktik Pemalsuan Sertifikat Vaksin Covid-19, Dua Pelaku Mantan Relawan yang Punya Akses Data

Sertifkat vaksinasi ini bisa dipalsukan, lantaran dua orang tersangka merupakan mantan relawan vaksinasi, dan caranya mereka memalsukan data peserta saat pemesanan proses vaksinasi. Jadi kedua pelaku ini punya akses dan mencantumkan data palsu padahal belum divaksin.

IF dan JR diketahui berperan sebagai penginputan data dan juga relawan vaksin. Sementara MY dan HH berperan menawarkan lewat media sosial dengn harga Rp 100 sampi Rp 500 ribu. Pemesan kemudian memberikan nomor NIK untuk selanjutnya diinput melalui website Primarycare.

"Pemesan akan mendapatkan sertifikat vaksin COVID-19 tanpa melakukan penyuntikan vaksin terlebih dahulu," katanya.

aBaca Juga: Seleksi CPNS KBB Tahap I Dimulai, Tiga Peserta Terpaksa Harus Ikut Susulan

Atas perbuatannya para pelaku dijerat pasal 62 ayat 1 Jo pasal 9 ayat (1) huruf c UU RI No 8 tentang perlindungan konsumen, pasal 115 ayat Jo pasal 65 ayat (2) UU RI No 7 tahun 2014 tentang perdangan, pasal 48 ayat (1) Jo pasal 32 ayat (1) dan ayat pasal 51 ayat (1) UU RI NO 11 Tahun 2008 tentang ITE dan pasal 266 ayat (1) dan atau pasal 268 ayat (1) KUHP.

Halaman:

Editor: Bsafaat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X