• Rabu, 20 Oktober 2021

Ribuan Buruh Jabar Menjerit Gegara Aplikasi PeduliLindungi, Banyak Terpaksa Dirumahkan

- Minggu, 19 September 2021 | 17:23 WIB
Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Jawa Barat, mempertanyakan efektifitas aplikasi PeduliLindungi. (Dani R Nugraha)
Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Jawa Barat, mempertanyakan efektifitas aplikasi PeduliLindungi. (Dani R Nugraha)

INILAHKORAN, Bandung- Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo) Jawa Barat, mempertanyakan efektifitas aplikasi PeduliLindungi yang diluncurkan pemerintah dalam rangka memutus mata rantai virus corona (covid-19). Hingga saat ini aplikasi PeduliLindungi yang diterapkan di berbagai pabrik banyak yang tak berfungsi dan ngaco (eror).

"Saya banyak diskusi dan menerima keluhan dari para HRD diberbagai perusahaan atau pabrik di Jawa Barat. Mereka mengeluhkan sistem dari aplikasi tersebut. Diantaranya, banyak perusahaan yang sudah mengajukan permohonan code nya, tapi sampai sekarang enggak ada. Kemudian, perusahaan yang sudah punya code pun sistemnya error terus jadi enggak bisa dipakai sebagaimana mestinya," kata Wakil Ketua Gaspermindo Jabar, Mulyana Aryawinata, kepada INIILAH, di Kopo,  Minggu 19 September 2021.
 
Dikatakan Mulyana, dengan tidak berfungsinya aplikasi Pedulilindungi tersebut, itu sangat merugikan para pekerja dan juga pemilik perusahaan. Karena, salah satu syarat suatu perusahaan agar bisa mempekerjakan karyawannya 100 persen adalah harus sudah menggunakan aplikasi PedulilLndungi. Itu artinya pekerjanya juga harus sudah 100 persen divaksin dan setiap hari wajib memindai barcode setiap akan masuk kerja.
 
 
"Ini menimbulkan masalah, karena tidak semua orang atau pekerja sudah atau bisa di vaksin. Kemudian, perusahaan yang sudah mengajukan permohonan code pun hingga saat ini enggak kunjung dipenuhi oleh pemerintah dan celakanya, yang sudah punya code pun sistemnya error terus," ujarnya. 
 
Mulyana melanjutkan, konsekuensi dari belum berfungsinya aplikasi tersebut, otomatis perusahaan yang sudah memiliki code aplikasi namun tidak berfungsi. Serta perusahaan yang sudah mengajukan code namun tak kunjung diberi oleh pemerintah. Mereka hanya bisa mempekerjakan 50 persen dari kapasitas pekerjanya.
 
"Kalau perusahaanya bonafid mereka tetap membayar upah 50 persen yang dirumahkannya itu. Tapi kebanyakan yah perusahaan enggak mau bayar upah pekerja yang dirumahkan. Selain itu, perusahaan juga sebenarnya dirugikan, karena target produksi jadi terhambat karena pekerjanya cuma 50 persen dari yang seharusnya," katanya.
 
 
Mulyana menduga, selain di lapangan nampak tidak siap, pelucuran aplikasi Pedulilindungi oleh pemerintah ini, juga ada motif ekonomi dibaliknya. Betapa tidak, perusahaan diwajibkan memiliki perangkat alat pemindai yang harus dibeli. Kemudian, pekerja atau semua orang juga harus mengunduh aplikasi tersebut melalui jaringan internet.
 
"Saya jadi suudzon yah, ini malah jadi ladang bisnis. Karena kan perusahaan itu harus beli alatnya. Kemudian masyarakat atau pekerja juga harus mengunduh aplikasi itu, saya rasa disitu ada nilai ekonomi yah," katanya.***(rd dani r nugraha).
 

Editor: Bsafaat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Apresiasi untuk Mereka yang Bersedia Divaksin

Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:31 WIB

Polda Jabar Bekuk Bos Pinjol Ilegal Asal Sleman

Selasa, 19 Oktober 2021 | 17:51 WIB
X