• Kamis, 28 Oktober 2021

Izin Pengeboran Geothermal PT Geo Dipa Energi Dipertanyakan, FK31: Tak Transparan!

- Selasa, 21 September 2021 | 16:08 WIB
Ilustrasi (inilah koran)
Ilustrasi (inilah koran)
INILAH,Bandung- Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat, menilai pengeboran sumur baru panas bumi (geothermal) oleh PT Geo Dipa Energi di kawasan hutan lindung Gunung Patuha Kabupaten Bandung tidak transparan soal perizinannya.
 
Sehingga, FK3I menilai perusahaan tersebut tidak melakukan eksplorasi panas bumi dengan prinsip energi bersih dan berkeadilan.
 
"Dalam kontek energi baru terbarukan, PT Geo Dipa Energi saya rasa sangat tertutup dalam menempuh perizinan atau legal formalnya. Jadi kami anggap belum bersih, karena tidak transparan dalam menemph tahapan perizinannya," kata Ketua FK3I Jabar Dedi Kurniawan, Selasa 21 September 2021.
 
Dikatakan Dedi, selama ini pihaknya telah mengajukan permohonan kepada PT Geo Dipa Energi, untuk meminta salinan atau memperlihatkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Namun sayangnya, hingga saat ini mereka tidak pernah memberikannya. Padahal, dokumen tersebut bukanlah rahasia yang harus disembunyikan. Bahkan, dalam regulasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pun, menyaratkan yang boleh memperlihatkan atau memberikan adalah pemberi izin dalam hal ini KLHK dan si pemegang izin yakni PT Geo Dipa Energi.
 
"Beberapa waktu lalu mereka pernah datang kepada kami dan Walhi Jabar. Mereka tidak menunjukan IPPKH yang kami minta. Mereka cuma bilang jika aktivitas mereka itu sudah ada izinnya. Padahal, kalau mereka merasa enggak ada masalah, yah perlihatkan saja kepada kami," ujarnya.
 
 
Dedi mengatakan, seharusnya, sebelum melakukan aktivitas perluasan di hutan lindung tersebut. Pemegang IPPKH itu lebih dulu harus melakukan kewajibannya, yakni menyediakan hutan pengganti. Hutan pennggati ini pun bukan sekedar lahan kosong yang tak terurus. Namun, harus sudah jadi hutan dan diserahkan terimakan kepada otoritas terkait yakni KLHK dan yang lainnya.
 
"Nah kalau ini kan hutan penggantinya juga sampai dengan saat ini enggak ada. Tapi mereka sudah melakukan penebangan pohon diatas lahan hutan lindung yang selama ini ditanamai berbagai pohon endemik Jawa Barat. Nah ini jangankan hutan pengganti yang baru, hutan pengganti PT Geo Dipa Energi tahap I pun sampai dengan saat ini enggak jelas juntrungannya," katanya.
 
Dedi melanjutkan, prinsip ramah lingkungan ini, harus juga mencakup sosial. Artinya, semua proses atau tahapan perizinan pun harus dilakukan secara transparan dan berkeadilan. Jadi, kata dia, ramah lingkungan itu bukan sekedar membagi-bagikan Dana Bagi Hasil (DBH), CSR dan bonus produksi saja.
 
"Katanya soal hutan pengganti itu, mereka mengaku sudah melakukan kewajibannya. Melalui perintah daerah sebagai pihak ketiganya. Namun sayangnya, hingga saat ini pihak Perhutani belum pernah menerima pemberian hutan pengganti dari pihak ketiga tersebut," katanya.
 
 
Dedi menjelaskan, kewajiban pemegang IPPKH diantaranya yakni menyediakan hutan pengganti. Hutan pengganti ini harus dibeli dari lahan milik masyarakat atau perseorangan. Bukan lahan milik negara seperti yang selama ini dikuasai oleh Perhutani dan lainnya. Kemudian, lahan tersebut, harus ditanami dan dikelola menjadi hutan.
 
"Nah setelah jadi hutan kembali, itu harus ada serah terima kepada Perhutani sebagai pemegang otoritas kehutanan di Indonesia. Kalau soal pihak ketiga, itu silakan bisa siapa saja, yang penting prosesnya ditempuh dengan benar. Kalau ini kan katanya oleh pihak ketiga tapi enggak jelas," ujarnya.
 
Selain soal proses IPPKH yang tidak transparan. FK3I Jabar juga menyoroti masalah perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung. Diantaranya soal revisi dokomumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Dalam proses kajiannya tidak melibatkan partisipasi dari kelompok masyarakat yang memiliki kredibilitas dan kompetensi yang jelas dibidang lingkungan.
 
 
"Dalam proses Amdal, UKL,UPL nya juga kami sebagai masyarakat tidak dilibatkan. Bahkan, saran dan masukan kami pun ditutup. Mereka lebih suka melibatkan kelompok masyarakat yang bisa manut enggak banyak protes. Padahal, apa yang kami kritisi itu semua untuk perbaikan lingkungan. Bukan sekedar melakukan aktivitas ekonomi  dengan mengabaikan kesimbangan dan kelestarian lingkungan," katanya.***(rd dani r nugraha).

Editor: Bsafaat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jual Lahan Desa Rp 50 M, Kades di Lembang Dibui

Kamis, 28 Oktober 2021 | 18:46 WIB

Foto: Pembuatan Mural di Bawah Jembatan Pasupati

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:53 WIB
X