• Kamis, 28 Oktober 2021

Rakyat Masih Terhimpit Ekonomi, Wakil Rakyat Kabupaten Bandung Malah Minta Kenaikan Tunjangan

- Minggu, 26 September 2021 | 15:46 WIB
 (dani r nugraha)
(dani r nugraha)

INILAHKORAN, Bandung - Di saat himpitan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang masih mendera rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung justru meminta kenaikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi. Tak tanggung-tanggung, wakil rakyat ini meminta kenaikan kurang lebih 100 persen.

Salah seorang sumber inilahkoran di DPRD Kabupaten Bandung yang enggan disebutkan namanya mengatakan, pada pembahasan perubahan APBD 2021 belum lama ini, DPRD mengajukan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi.

Untuk tunjangan perumahan anggota DPRD, dari sebelumnya sekitar Rp20 juta per bulan, mereka minta naik menjadi kurang lebih Rp50 juta per bulan. Begitu juga untuk unsur pimpinan, dari sebelumnya kurang lebih Rp30 juta per bulan minta kenaikan 100 persen.

Baca Juga: FDA Sesalkan Rencana Rehab Ruang Fraksi dan Komisi DPRD Kabupaten Bandung

"Memang berbagai tunjangan untuk anggota dan pimpinan DPRD itu adalah haknya sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 18 tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif DPRD. Tapi yah dipikir dulu lah, selain saat ini rakyat sedang terpuruk karena pandemi, untuk pembandingnya, mana ada harga sewa rumah perbulannya sampai Rp50 juta di wilayah Kab Bandung. Jangan kan di Kab Bandung, di Kota Bandung sekalipun tidak ada itu harga sewa atau kontrak rumah per bulan Rp50 juta," katanya kepada inilahkoran, Minggu 26 September 2021.

Ia mengatakan, begitu juga dengan tunjangan transportasi. Dimana sebelumnya para wakil rakyat ini menikmati tunjangan transportasi kurang lebih Rp17 juta perbulannya. Kemudian, pada pembahasan anggran perubahan APBD 2021 kemarin, mereka minta dinaikan 100 persen.

"Karena permintaan kenaikannya tak wajar, sampai dua orang anggota apraisal (juru taksir) dari tim kajian anggaran DPRD mengundurkan diri. Keduanya mundur sebagai tim apraisal karena suatu saat takut disalahkan oleh aparat penegak hukum jika menjadi temuan. Bahkan, Bupati Bandung pun tidak mau meloloskan permintaan itu. Nah celakanya, katanya permintaan itu bakal diajukan lagi pada pembahasan APBD murni tahun anggaran 2022 mendatang," ujarnya.

Baca Juga: DPRD Kabupaten Bandung Minta Disperkimtan Perhatikan Kebutuhan Air Bersih Warga Kampung Cimonce

Di sisi lain, Koordinator divisi Kampanye Forum Diskusi Anggaran (FDA) Kabupaten Bandung Gunawan menilai permintaan kenaikan tunjangan rumah dan transportasi oleh DPRD Kabupaten Bandung tersebut, dinilai tidak wajar. Selain kondisi rakyat masih terpuruk akibat pandemi. Mereka juga dinilai tidak melihat kemampuan keuangan daerah.

Halaman:

Editor: donramdhani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jual Lahan Desa Rp 50 M, Kades di Lembang Dibui

Kamis, 28 Oktober 2021 | 18:46 WIB

Foto: Pembuatan Mural di Bawah Jembatan Pasupati

Rabu, 27 Oktober 2021 | 16:53 WIB
X