Laporan Terhadap Anggota DPRD Kaltim Di-SP3, Pengusaha Bandung Praperadilankan Polda Jabar

Dugaan penggelapan dana oleh anggota DPRD Kalimantan Timur Sutomo Jabir di-SP3. Buntutnya, kontraktor di Bandung mengajukan pra peradilan.

Laporan Terhadap Anggota DPRD Kaltim Di-SP3, Pengusaha Bandung Praperadilankan Polda Jabar

INILAHKORAN, Bandung - Dugaan penggelapan dana oleh anggota DPRD Kalimantan Timur Sutomo Jabir di-SP3 (surat penghentian penyelidikan perkara). Buntutnya, seorang kontraktor di Bandung mengajukan pra peradilan terhadap Polda Jabar.

Sidang gugatan pra peradilan yang dipimpin hakim Femina sempat dibuka di ruang lima Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Bandung, Jalan RE Martadinata, Selasa 28 September 2021. Namun, langsung ditunda dengan alasan pihat tergugat tidak hadir.

"Berhubung (pihak tergugat) tidak hadir. Sidang kita tunda," kata Femina.

Baca Juga: Berkas Melayang ke Pengadilan Tipikor, AKP Stepanus Robin Segera Disidang

Usai persidangan, kuasa hukum penggugat Asri Purwanti menyebutkan gugtan tersebut berawal saat kliennya Gunawan kepada Polda Jabar tahun 2019 melaporkan perempuan bernama Hasmini dan Sutomo Jabir yang belakangan diketahui sebagai anggota DPRD Kaltim kepada Polda Jabar pada tahun 2019.

"Jadi kami sudah bersabar untuk ditindaklanjuti hampir 2 tahun kan. (Tapi) laporan polisi kami dihentikan oleh penyidik," katanya usai persidangan.

Asri menjelaskan dalam SP3 yang diterima kliennya, disebutkan alasan dihentikannya penyelidikan tersebut. Di antaranya ada dua lembar cek yang sudah diketahui dua belah pihak sebagai jaminan, uang pelapor berupa pinjaman kepada terlapor dan pelapor sudah menerima pengembalian dari terlapor sebesar Rp2,6 miliar dan dua sertifikat sebagai jaminan.

Baca Juga: Sikap Kami: Imunitas di Pengadilan

"Cek itu sumber dana, bukan jaminan, tapi alat bayar diberikan ke klien kami. Kami juga cek sesuai tanggal efektif ternyata dana kosong. Kami juga mendapat penolakan dari bank. Kami cek lagi dua kali saldo nol," ujarnya.

Lebih jauh Asri pun menyebutkan, perkawa ini bermula kliennya berhubungan dengan Hasmini dan Sutomo Jabir. Saat itu, terlapor dalam hal ini Hasmini dan Sutomo Jabir mengajak kliennya kerja sama untuk proyek pemerintah untuk pembangunan sekolah MAN 4 Jakarta.

Bentuk kerja sama berupa kliennya mendanai pekerjaan terlapor dengan imbalan keuntungan 17,5 persen dari nilai proyek. Kliennya itu pun memberikan bantuan berupa uang Rp11 miliar. Proyek pengerjaan MAN 4 telah selesai dan sudah dibayar Kementerian Agama ke PT Verbeck Mega Perkasa dengan Dirut Hasmini ini juga sudah dibayar.

Baca Juga: Berkas Sudah di Pengadilan Tipikor Bandung, Aa Umbara Segera Disidangkan

"Jangankan dikembalikan uangnya setelah MAN 4 bayar lunas. Kami sepeser pun belum pernah dibayar. Jadi uang tidak ada keuntungan tidak diberikan. Akhirnya kita buat LP," tuturnya.

Menurut Asri, pihak terlapor sempat memberikan dua buah cek dengan nominal Rp5 miliar dan Rp2,9 miliar lebih. Namun setelah dilakukan pengecekan ke bank, tak ada uang pada cek tersebut.

"Seorang yang notabene perwakilan masyarakat khususnya Kalimantan Timur ternyata punya perkara yang belum diselesaikan. Kami dikonfrontir di Polda, (dia) akan menggadaikan SK apabila diterima menjadi anggota DPRD. Namun faktanya malah sekarang kasus dihentikan. Jangankan diberi keuntungan dana dikembalikan pun tidak," pungkasnya. (ahmad sayuti)


Editor : inilahkoran