• Senin, 4 Juli 2022

Video Viral Pungli di Farmhouse Lembang Bikin Gerah, Dishub Bakal Panggil Pemdes Setempat

- Senin, 11 Oktober 2021 | 18:57 WIB
farmhouse lembang (Agus Satia Negara)
farmhouse lembang (Agus Satia Negara)

Ngamprah - Kasus video viral pungutan liar (pungli) yang memungut karcis parkir sebesar Rp150 ribu di kawasan wisata Farmhouse dan The Great Asia Africa (TGAA) Lembang, Kabupaten Bandung Barat menyita perhatian publik.

Pasalnya, video tersebut tidak saja mencemarkan nama baik destinasi wisata tersebut, namun juga membuat gerah Pemda Bandung Barat.
 
Video berdurasi 10 detik tersebut direkam oleh salah seorang Wisatawan yang ikut kecewa, kemudian dalam waktu singkat video tersebut tersebar dan menjadi viral.
 
 
PR Perisai Grup, Intania Setiati memberikan apresiasi kepada semua pihak yang telah menyelesaikan masalah pungli tersebut.
 
"Kami sangat berterimakasih dengan cepat tanggapnya kepolisian, aparat pemerintah dan lainnya karena telah menindak langsung oknum tersebut," katanya.
 
Ia mengaku, kejadian tersebut di luar dari kewenangannya lantaran peristiwanya terjadi jauh di bawah lokasi tempat wisata Farmhouse dan TGAA.
 
 
"Itukan sesudah Saung Pengkolan, ada dua belokan. Nah disitu posisinya. Di situ memang pinggir jalan ada lahan warga juga dipakai, jadi memang itu bukan wewenang kita sama sekali," bebernya.
 
Kendati tidak ada keterkaitan dengan pihak pengelola wisata Farmhouse dan TGAA. Namun ia mengaku, merasa dirugikan dengan kejadian tersebut lantaran citra destinasi wisatanya jadi jelek. 
 
"Oleh karena itu kita sangat terbantu dan berterimakasih banyak dari kepolisian, Satpol PP, dan aparat pemerintah lainnya yang langsung menindak kejadian itu," ujarnya.
 
 
Ia menyebut, lahan parkir tersebut ilegal lantaran tidak pernah ada koordinasi dari warga terkait dengan masalah lahan parkir.
 
"Untuk htm di Farmhouse dan GAA sama saja. Kalau untuk mobil kecil itu Rp10 ribu/ 2 jam pertama. Kalau untuk bus Rp25 ribu/2 jam pertama, dan motor Rp5 ribu," sebutnya
 
"Jadi, kalaupun mereka sampai seharian habisnya juga gak akan sampai segitu," tambahnya.
 
Ia menambahkan, pihaknya menyayangkan dengan ada kejadian tersebut. Pasalnya, pihaknya ingin membantu perekonomian warga sekitar.
 
 
"Tapi dengan adanya kejadian seperti itu kan sayang sekali," imbuhnya.
 
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Lukmanul Hakim mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti masalah pungutan liar (pungli) parkir ilegal yang dan tidak berizin tersebut.
 
"Jadi, sebenarnya itu kan parkir ilegal dan tidak berizin. Dan kami pastikan tidak pernah mengeluarkan izin parkir," katanya, Senin 11 Oktober 2021.
 
 
Ia menjelaskan, lahan yang digunakan merupakan lahan masyarakat dan masuk dalam parkir off street (parkir di luar badan jalan).
 
"Bukan parkir on street. Kalau lahan parkir on street itu jelas dikelola oleh Dishub karena ada retribusi," jelasnya.
 
Sementara, parkir off street, sambung dia, itu di luar badan jalan masuknya pajak parkir. "Kalau pajak parkir penarikan dilakukan oleh Bapenda. Jadi itu mah parkir liar," ujarnya.
 
 
Ia menerangkan, di sepanjang jalan kawasan wisata Lembang tidak ada lahan parkir on street lantaran ruas jalan yang sempit dan tidak memadai untuk dijadikan lahan parkir.
 
"Lahan parkir on street hanya ada di Polsek hingga sebelum jalur wisata Lembang. Karena ruas jalannya yang sempit, maka untuk parkir dikelola oleh pengelola wisata, atau kelompok masyarakat tertentu. Namun, kali ini ada oknum yang menerapkan tarif terlalu tinggi," bebernya.
 
Berkaitan dengan masalah parkir ini, ucap dia, Dishub KBB tentunya telah memberikan pembinaan dan pengawasan.
 
 
Pasalnya, juru parkir harus mengikuti prosedur yang ditentukan sebelum menerapkan tarif parkir tersebut.
 
"Harusnya meminta izin kepada kita (Dishub) meminta izin parkir, baru kita berikan rekomendasi harus seperti apa. Sementara yang ini tiba-tiba datang, lalu diberi karcis sendiri dan jumlah nilai parkirnya ditulis sendiri," ungkapnya.
 
Ia mengaku, oknum juru parkir tersebut sudah ditangkap, lantaran pihaknya segera berkoordinasi dengan polsek setempat.
 
 
"Guna mengantisipasi kejadian serupa, kita akan berkoordinasi dengan Pemdes setempat sebagai aparat yang bertanggung jawab, koramil, polsek dan Bapenda juga sebagai pihak yang menerima pajak parkir," tukasnya. (agus satia negara) ***

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X