Terlibat Peluncuran CLSI, GIZ Indonesia Dukung UNPAR Mendirikan Pusat Studi Diaspora

- Senin, 11 Oktober 2021 | 22:03 WIB
UNPAR memfasilitasi penyelenggaraan Dialog Multipihak guna membahas berbagai isu diaspora yang digelar secara hybrid, 7- 8 Oktober 2021 (Rianto Nurdiansyah)
UNPAR memfasilitasi penyelenggaraan Dialog Multipihak guna membahas berbagai isu diaspora yang digelar secara hybrid, 7- 8 Oktober 2021 (Rianto Nurdiansyah)

Dalam pelaksanaannya, Elisabeth A Satya Dewi yang merupakan Ketua Jurusan HI UNPAR bertugas menjadi Ketua Pelaksana Dialog Multipihak. Dibantu Nuning Purwaningrum Hallet dari IDN United.

Anggia menuturkan, platform tersebut lahir dari hasil pelatihan selama kurang lebih 6 bulan, sejak Februari 2021. GIZ Indonesia bekerja sama dengan CLI Jerman menyelenggarakan kursus pelatihan kepemimpinan kolektif kepada aktor-aktor terkait di bidang Tata Kelola MIgrasi dan Diaspora.

Pelatihan ini terdiri dari tiga modul yang disesuaikan dengan kekuatan dan kebutuhan sistem pemangku kepentingan Indonesia yang relevan dan akan menggabungkan pembelajaran dari pekerjaan yang sedang berlangsung dalam isu diaspora.

“Ketiga modul kepemimpinan tersebut bertujuan untuk memperkuat kapasitas dialog dan aksi seputar kebijakan migrasi dan diaspora. Para peserta pelatihan dilengkapi dengan seperangkat alat kepemimpinan profesional, kapasitas keterlibatan pemangku kepentingan, dan keterampilan fasilitasi dialog untuk pengaturan multi-pemangku kepentingan (multi-stakeholders dialog),” ujarnya.

Dari UNPAR, dirinya bersama Elisabeth A Satya Dewi yang mengikuti pelatihan berskala global tersebut. Keduanya pun telah lulus menjalankan 3 (tiga) modul pelatihan yang dimulai Februari dan berakhir September 2021 dan tersertifikasi menjadi Collective Leadership Specialists.

Dia mengungkapkan, UNPAR melihat bahwa keterlibatan diaspora Indonesia sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional Indonesia ke depan. Pembangunan nasional perlu didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni dan untuk mencapai target sesuai visi pemerintah, peran dan kontribusi diaspora diperlukan dalam berbagai bentuk.

“Peringatan 100 tahun Indonesia Emas di tahun 2045 menjadi momentum penting bagi Indonesia. Apalagi dengan bonus demografis yang akan terjadi nanti. Maka, kami berpikir tahun 2030 menjadi tahun penting untuk menata dan mengelola Diaspora Indonesia. Apalagi di tahun tersebut juga terdapat target-target SDGs yang perlu dicapai,” ucapnya.

“Intinya, bagaimana menyelaraskan peran dan kontribusi diaspora dengan pencapaian target-target yang ada, baik secara spesifik melalui pencapaian target SDGs, maupun dalam aspek-aspek pembangunan secara luas lainnya yang meliputi ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Atas dasar ini maka dalam kurun waktu 2021 hingga 2030 menjadi waktu krusial bagi Indonesia,” lanjut dia.

Dia pun menuturkan, platform CLSI secara resmi akan dlluncurkan pada November 2021 mendatang. Launching event CLSI menjadi bentuk pengakuan yang dirasa penting bagi kelanjutan kerja kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam isu diaspora, baik di antara sektor publik (Kementerian/Lembaga), ataupun dengan sektor swasta, akademia, dan masyarakat sipil.

“UNPAR akan terus menjadi bagian dalam platform dialog multi-pihak ini dan mendukung proses pembangunan ekosistem kolaborasi khususnya untuk saat ini adalah pada isu diaspora,” kata Anggia.*** (Rianto Nurdiansyah)

Halaman:

Editor: Ghiok Riswoto

Tags

Artikel Terkait

Terkini

12 Anggota GMBI Dituntut Satu Tahun Bui

Rabu, 6 Juli 2022 | 18:15 WIB
X