• Senin, 29 November 2021

Soal Usulan Kenaikan Tunjangan Anggota DPRD, PKS Kab Bandung: Tak Perlu Gembar Gembor

- Minggu, 24 Oktober 2021 | 18:57 WIB
Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung Gun Gun Gunawan. (Dani R Nugraha)
Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung Gun Gun Gunawan. (Dani R Nugraha)
INILAH,Bandung- DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bandung meminta agar usulan rencana kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi Anggota DPRD yang memicu kontroversi, itu tidak perlu digembar-gemborkan.
 
Ketua DPD PKS Kabupaten Bandung Gun Gun Gunawan mengatakan, rencana kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung masih dalam tahap usulan, belum menjadi ketetapan. Sehingga, pembahasan harus dilakukan secara internal terlebih dahulu.
 
"Tentunya dibahas internal antara eksekutuf dan legislatif. Tidak perlu digembar-gemborkan lah," kata Gun Gun saat ditemui usai peluncuran Sekolah Tani DPW PKS Jawa Barat di Ciwidey, Minggu 24 Oktober 2021.
 
 
Dikatakan Gun Gun, dalam hal ini pihaknya tidak dalam kontek mendukung atau menolak. Namun lebih menekankan kepada kemampuan keuangan daerah dan juga peraturan yang berlaku.
 
"Kalau aturannya memungkinkan, itu sudah sesuai dengan regulasi politik yang wajar di pemerintahan. Lihat juga kemampuan anggarannya. Kalau regulasinya tidak memungkinkan, tentu PKS akan menolak," ujarnya.
 
Ketika disinggung mengenai besaran usulan kenaikan tunjangan anggota DPRD Kabupaten Bandung untuk perumahan yang mencapai Rp 50 juta/bulan. Serta tunjangan transportasi yang naik 100 persen dari sebelumnya sekitar Rp 17 juta perbulan.
 
 
"Bukan masalah rasional atau tidak rasional. Lihat saja tepat atau tidak secara aturan. Kalau menurut aturan itu tepat, tinggal dibicarakan uangnya ada atau tidak," ujarnya.
 
Namun kata Gun Gun yang terpenting saat ini adalah melakukan penanganan covid-19. Terlebih sejumlah OPD selalu mengeluhkan jika banyak anggaran terkena refocusing untuk penanganan covid-19.
 
Disisi lain, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung, Yayat Hidayat membenarkan jika usulan tentang kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi untuk anggota dan pimpinan DPRD itu masuk dalam pembahasan APBD tahun anggaran 2022. Saat ini tengah dilakukan kajian.
 
"Lagi proses, Insa Alloh masuk pembahasan. Kan sudah ramai digosipkan mau naik, jadi yah saya Aminkan saja. Kalau soal nominal kenaikannya itu mah berdasarkan hasil kajian saja, dan itu belum keluar (hasilnya). Selama itu tidak melanggar aturan kenapa tidak logikanya kesana saja," kata Yayat yang dihubungi melalui ponselnya.
 
 
Yayat juga mengatakan, jika usulan kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi itu juga telah disetujui oleh Bupati Bandung Dadang Supriatna. Kata dia, keinginan itu tentu tidak bisa terwujud jika tidak disetujui oleh bupati. Disinggung soal kepatutan, Yayat berkilah, selama berada dijalur normatif. Rencana kenaikan tunjangan tersebut sah-sah saja. 
 
"Prinsipnya pak Bupati sudah setuju, kami yah mengikuti saja. Kan begini yah, kalau dewan pengen tapi bupatinya enggak izinkan bisa enggak. Nah ini kan bupatinya mengizinkan jadi yah sama-sama kenapa tidak. Karena yang penting tidak melanggar aturan hukum yah," ujarnya.*** (rd dani r nugraha).
 
 

Editor: Bsafaat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Kejari Bandung Musnahkan Puluhan Kilogram Narkotika

Senin, 29 November 2021 | 16:00 WIB

Imbas Long March Buruh, Gerbang Tol Pasteur Ditutup

Senin, 29 November 2021 | 15:34 WIB

Lakukan Cara Ini Jika Mobil Kamu Bebas dari Embun

Sabtu, 27 November 2021 | 13:56 WIB

Satpol PP Kota Bandung Siap Kawal PPKM Level 3

Sabtu, 27 November 2021 | 11:43 WIB
X