• Selasa, 30 November 2021

Baraya Tani Tagih Janji Kampanye Bupati Dadang Supriatna untuk Masyarakat Kertasari

- Senin, 25 Oktober 2021 | 09:36 WIB
 Sekertaris Jenderal (Sekjen) Baraya Tani Kecamatan Kertasari, Heri Ferdian. (Istimewa/Dani R Nugraha)
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Baraya Tani Kecamatan Kertasari, Heri Ferdian. (Istimewa/Dani R Nugraha)
INILAHKORAN, Bandung- Baraya Tani di Kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung, menagih janji politik Bupati Bandung Dadang Supriatna. Soal apa?
 
Ternyata, mereka menagih janji Bupati soal penyelesaian berbagai masalah sosial yang sering muncul akibat konflik pertanahan antara masyarakat dengan korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Tak main-main, yang dipertaruhkan ribuan hektar lahan perkebunan di kecamatan tersebut.
 
"Saat kampanye selain menjanjikan akan membuat sekolah dan rumah sakit. Beliau juga janji akan menyelesaikan berbagai permasalahan sosial yang ada disini, saat itu beliau bilang "ayena mah sok weh Bedaskeun heula. Itu semua geus aya dibenak saya (sekarang mah menangkan saja dulu paslon Bedas, kalau soal itu semua sudah ada di benak saya untuk penyelesaiannya)". Seharusnya setelah dia terpilih datang lagi dong kesini, sebagai bupati kan punya kewenangan. Ini Kertasari secara umum mau bagaimana. Misalkan ia meminta pemerintah meninjau dan mengkaji ulang perpanjangan HGU yang selama ini menguasai ribuan hektar lahan perkebunan," kata Sekertaris Jenderal (Sekjen) Baraya Tani Kecamatan Kertasari, Heri Ferdian kepada Inilahkoran, Senin 25 Oktober 2021.
 
 
Sebagai kepala daerah, kata Heri, tentunya suara bupati akan didengar oleh pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin HGU, ketimbang suara rakyat kecil. Alangkah baiknya, jika bupati meminta pemerintah untuk menunda perpanjangan HGU baik itu untuk PT Lonsum maupun PTPN VIII.  Karena di tempat itu juga ada masyarakat yang hidup turun temurun dan menggarap lahan pertanian untuk sekedar menyambung hidup.
 
"Misalnya bupati tidak akan mengeluarkan rekomendasi HGU. Jika pemerintah tidak menyediakan (berbagi) lahan untuk pertanian peternakan dan lainnya untuk rakyat. jika mereka mau berbagi lahan dengan rakyat, baru bupati keluarkan rekomendasi perpanjangan izin HGU,"'ujarnya.
 
Dikatakan Heri, permasalahan keterbatasan lahan pertanian rakyat ini sudah terjadi bertahun-tahun dan turun-temurun. Karena memang sebagian besar lahan di Kecamatan Kertasari ini dikuasai oleh dua pemegang HGU, yakni PTPN VIII (BUMN), PT Lonsum (swasta) dan juga sebagian adalah lahan hutan yang berada dibawah penguasaan Perhutani. Bahkan, ada dua dari  delapan desa di Kertasari yang lahannya 100 persen HGU dan hutan. Di desa lainnya pun persentase kepemilikan lahan adat atau milik masyarakatnya sangat sedikit. Misalnya di Desa Tarumajaya dengan luas wilah 2.760 hektar, lahan adat milik masyarakatnya hanya sekitar 100 hektar saja. Sehingga, lahan pertanian yang bisa digarap masyarakat sangat kurang.
 
 
"Penduduk Kertasari itu sekitar 70 ribu KK, nah sekitar 15 ribu KK yang menggarap sekitar 5000 hektar lahan exs HGU kedua perusahaan itu dan juga lahan hutan. Selama ini bukan tidak ada masalah, konflik terus terjadi dengan para pemegang HGU. Bahkan pada 2020 lalu, warga dipidanakan dengan tuduhan penyerobotan 5 hektar lahan milik PT Lonsum. Padahal, lahan itu sudah ditempati oleh leluhur kami sejak 1918 dan berupa rawa yang tidak produktif, dan PT Lonsum itu baru masuk kesini pada 1925. Nah walaupun menguasai ratusan hektar, lahan 5 hektar yang enggak jelas kepemilikannya pun sekarang diambil dan warga penggarapnya bersratus hukum bebas bersyarat," katanya.
 
Heri melanjutkan, sejak 2013 hingga sekarang ini memang sikap pihak PTPN VIII memang sedikit melunak dengan tidak mengusik lahan yang selama ini digarap oleh masyarakat. Namun demikian, secara konstitusi mereka tetap beranggapan bahwa lahan tersebut adalah HGU aktif milik mereka.
 
 
Di sisi lain, masyarakat juga sudah lelah untuk menempuh upaya legal formal. Seharusnya, kata Heri, pemerintah turun tangan membantu masyarakat untuk memiliki lahan garapan secara sah.
 
"Harusnya pemerintah yang hadir ditengah rakyatnya. Apalagi Kertasari ini kan dijadikan Kawasan Strategis Provinsi dan Nasional dengan program Citarum Harumnya. Tapi sayangnya, berbagai program perbaikan lingkungan itu tidak pernah menyentuh akar permasalahannya. Akar masalahnya kan rakyat yang tidak punya lahan akhirnya merambah hutan, nah kenapa rakyat ini tidak diberi lahan datar untuk garapan supaya berhenti bertani di hutan,"katanya.
 
Selama ini, jelas Heri, para petani berjuang sendiri. Selain bermandi peluh menggarap lahan, kehidupan mereka juga dibayang-bayangi dengan permasalaham hukum yang sewaktu-waktu menjeratnya. Setelah ada lahan garapan pun, permasalahan para petani kecil ini tidak selesai begitu saja. Karena keterbatasan modal kerja, banyak dari mereka yang akhirnya menyerahkan lahan garapannya kepada para petani besar. Para petani besar ini memiliki modal besar, sehingga ketika gagal panen pun mereka bisa bangkit dengan cepat.
 
 
"Jadi karena tidak pernah ada bantuan modal dari pemerintah, para petani kecil itu akhirnya menyerahkan lahan garapan kepada petani besar. Dalam hal in para petani besar juga tidak bisa disalahkan, karena mereka memang punya modal yang kuat. Nah seharusnya disinilah pemerintah hadir, selain menyediakan lahan garapan yah bantu juga modal kerjanya," katanya.
 
Heri melanjutkan, selama ini pemerintah lebih mementingkan bisnis dengan melibatkan koorporasi besar. Sehingga mengabaikan masyarakat yang selama turun temurun hidup di tempat itu. Padahal sebenarnya, masyarakat Kertasari yang berjumlah sekitar 70 ribu KK itu merupakan komponen bisnis yang bisa diproyeksikan mengelola sumber daya alam yang ada disekitarnya.
 
 
"Pemerintah (pusat) atau Pemda lah, kan bisa mengkoodinir seperti itu. Mungkin dengan membentuk badan usaha untuk masyarakat. Nah setelah itu silakan mana yang menjadi bagian untuk HGU. Kalau selama ini kan terus dibiarkan mengambang dan sewaktu-waktu akan muncul konflik antara kami dengan para pemegang HGU dan Perhutani," katanya.***(rd dani r nugraha).
 
 

Editor: Bsafaat

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Foto: Aliansi Buruh Jabar Tuntut Kenaikan UMK 2022

Selasa, 30 November 2021 | 18:39 WIB

Kejari Bandung Musnahkan Puluhan Kilogram Narkotika

Senin, 29 November 2021 | 16:00 WIB

Imbas Long March Buruh, Gerbang Tol Pasteur Ditutup

Senin, 29 November 2021 | 15:34 WIB
X