• Kamis, 20 Januari 2022

Dugaan Kasus Gelap Vaksinasi Jalur Bypass di KBB Mencuat, Begini Reaksi Keras Masyarakat

- Rabu, 27 Oktober 2021 | 17:05 WIB
ilustrasi vaksinasi
ilustrasi vaksinasi

INILAHKORAN, Ngamprah - Dugaan kasus bisnis gelap vaksinasi jalur bypass di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini mulai muncul ke permukaan dan mengundang kecaman keras dari sejumlah elemen masyarakat.

Salah satunya datang dari masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Kesehatan yang mendesak agar aparat penegak hukum (APH) mengusut tuntas dugaan kasus bisnis gelap vaksinasi jalur bypass atau cepat tersebut.

Ketua DPD Gerakan Pemuda Kesehatan Alwi mengatakan, segala bentuk Komersialisasi vaksin di tengah pandemi Covid-19 ini dinilai sangat mencederai dan melukai hati masyarakat.

Baca Juga: Biadab! Ada Temuan Jual-beli Vaksin Covid -19 di Bandung Barat, Begini Kronologisnya

Menurutnya, tindakan tak terpuji itu tak memiliki hati nurani lantaran dilakukan di tengah usaha masyarakat yang berjuang memerangi pandemi.

"Kami minta usut tuntas. Hal ini jadi kesempatan bagi kepolisian dalam hal ini Polres Cimahi agar dugaan ini terang benderang kebenarannya dan disampaikan ke publik agar tidak berkembang opini liar di mata masyarakat," katanya, belum lama ini.

Seperti diketahui, kasus dugaan bisnis gelap tersebut salah satunya terjadi saat vaksinasi massal di objek wisata Dusun Bambu, Cisarua, KBB, Kamis 30 September 2021.

Berdasarkan informasi, puluhan masyarakat dipungut bayaran dengan nominal bervariasi antara Rp500-900 ribu.

Baca Juga: Pro Kontra Vaksin Booster, WHO Beberkan Fakta-fakta Ini Biar Masyarakat Tak Gagal Paham

Biaya tersebut diminta untuk mempercepat antrean vaksinasi via jalur bypass dan menjamin peserta berbayar mendapat dosis vaksin. Dengan jumlah total warga yang membayar vaksin jalur bypass ini sekitar 20-30 orang.

Ia menilai, vaksinasi merupakan salah satu kunci penting dalam penanganan pandemi Covid-19. Bahkan, World Health Organization (WHO) dan United Nations General Assembly (UNGA) menekankan bahwa vaksin merupakan hak publik yang seharusnya digratiskan karena bertujuan untuk memastikan keselamatan masyarakat.

"Persoalan vaksinasi yang belum juga usai, setelah beberapa waktu lalu di Sumatera Utara oknum Dinkes memperjual belikan vaksin, kini di KBB dugaan memperjualbelikan layanan vaksin pun muncul ke permukaan dan meresahkan warga," ujarnya.

"Jika benar tentunya hal ini mencederai kembali kepercayaan masyarakat," sambungnya.

Baca Juga: Warga Kelurahan Cisurupan Berangsur Sadar Pentingnya Vaksinasi Covid-19

Ia menyebut, berdasarkan hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menunjukkan, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian RI (Polri) hanya sebesar 66,3 persen.

Menurutnya, persentase tersebut menjadi yang terendah dibandingkan kepada lembaga penegak hukum lainnya.

"Maka dari itu, ini jadi kesempatan bagi aparat agar mengusut dugaan kecurangan ini," sebutnya.

Baca Juga: Genjot Vaksinasi Covid-19, Ruang Kolaborasi Bujuk Warga Door to Door

Ia menegaskan, pihaknya memberikan ultimatum, jika tuntutan tersebut tidak disikapi oleh APH. Maka, pihaknya bakal menggelar aksi sebagai bentuk dukungan terhadap program vaksinasi.

"Kita akan lihat perkembangan kasusnya, jika tidak ada kemajuan kita akan turun ke jalan," tegasnya.***(agus satia negara)

Halaman:
1
2
3

Editor: donramdhani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X