PSI Kota Bandung Pertanyakan Kesungguhan Pemkot Atasi Pandemi dan Pemulihan Ekonomi

INILAHKORAN, Bandung - Menjelang akhir Oktober 2021, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2022 semakin mendekati finalisasi.

Dari masukan berbagai pihak, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Bandung membuat analisa atas RAPBD Kota Bandung dan mempertanyakan kesungguhan Pemerintah Kota Bandung mengatasi pandemi dan lakukan pemulihan ekonomi.

Baca Juga: Gratis! Begini Cara Urus Kartu Keluarga Bagi Para Pengantin Baru

Erick Darmajaya, anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, menyatakan, bahwa analisa ini dilakukan dengan masukan dari banyak pihak.

“Ini semua adalah pemikiran yang logis dan rasional tentang kondisi yang warga Kota Bandung hadapi pasca pandemi Covid-19. Semua berdampak secara ekonomi. Kini jumlah pengangguran tahun 2020 tercatat 11,19 persen. Jadi ada kondisi luar biasa di Kota Bandung,” ujar Erick, Kamis 28 Oktober 2021.

Baca Juga: Biar Asam Lambung Tak Kumat Saat Konsumsi Vitamin C, Perhatikan Beberapa Hal Ini...

Erick menilai, RAPBD 2022, mayoritas program Pemkot Bandung masih copy paste dari program tahun lalu. Seolah-olah, pandemi Covid-19 hanya menjadi alasan mengapa PAD menurun dan anggaran dinas ikut menurun.

“Tapi, dengan pendapatan yang lebih kecil, pertanyaannya adalah program apa yang dipikirkan matang-matang untuk mengatasi dampak ekonomi Covid-19? Program yang dianggarkan masih seperti biasa, seperti tahun-tahun lalu,” ucapnya.

Padahal, kata dia, arahan pemerintah pusat telah jelas, bahwa pemerintah daerah harus mengupayakan menanggulangi pandemi dan mengupayakan pemulihan ekonomi.

“Kita menyadari kini ada lebih banyak masyarakat menganggur, berarti butuh terobosan di bidang ekonomi,” ujar politisi PSI.

Baca Juga: Inilah Penyebab Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka di Jabar Menurut Siti Muntamah, Apa Saja?

Selain itu, Erick juga menyoroti keterbukaan informasi dari Pemerintah Kota Bandung. Pasalnya, hingga kini pihaknya tidak dapat mengetahui apa saja detail-detail komponen dari anggaran yang dirilis Pemkot Bandung.

“Sulit untuk bekerja maksimal, jika tidak transparan,” pungkas Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bandung.*** (Okky Adiana)