• Selasa, 17 Mei 2022

Gabungan Serikat Buruh Tuntut Bupati Bandung Rekomendasikan Kenaikan 10 Persen UMK 2022

- Selasa, 2 November 2021 | 16:08 WIB
Unjuk rasa ratusan buruh dari gabungan delapan serikat pekerja di Kabupaten Bandung di Soreang, Selasa 2 November 2021. (dani r nugraha)
Unjuk rasa ratusan buruh dari gabungan delapan serikat pekerja di Kabupaten Bandung di Soreang, Selasa 2 November 2021. (dani r nugraha)

INILAHKORAN, Bandung - Ratusan buruh dari gabungan delapan serikat pekerja di Kabupaten Bandung, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pemkab Bandung, di Soreang, Selasa 2 November 2021.

Mereka menuntut pemerintah menaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2022 minimal sebesar 10 persen dari tahun sebelumnya.

"Selain meminta Bupati Bandung mengeluarkan rekomendasi kenaikan UMK minimal 10 persen dari sebelumnya. Kami juga menuntut Pemerintah Pusat segera membatalkan Undan-undang Cipta Kerja (omnibuslaw) beserta turunannya. Karena UU tersebut sangat merugikan," kata Koordinator aksi Eman Suherman di sela-sela aksi.

Baca Juga: Soal UMK 2020 di Jabar, Ini Kata Ridwan Kamil

Eman menjelaskan, kenaikan 10 persen UMK tersebut, sudah sesuai dengan kebutuhan hidup saat ini. Mengingat berbagai kenaikan sejumlah bahan pokok dan juga kebutuhan hidup layak (KHL). Hal tersebut untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan mempertahankan daya beli masyarakat yang terdampak pandemi.

Selain itu, kata Eman, pihaknya juga menuntut adanya penegakan hukum ketenagakerjaan dan juga pengawasan ketenagakerjaan dikembalikan tugasnya kepada Pemerintah Kabupaten Bandung. Karena semenjak diambil alih oleh Pemerintah Provinsi, fungsi pengawasan menjadi tidak optimal. Sehingga, banyak pelanggaran ketenagakerjaan yang terjadi dilapangan luput dari pengawasan serta penindakan dari pemerintah.

Baca Juga: Duh, UMK KBB Hanya 3 Persen, Serikat Buruh Sebut Pemda KBB Terindikasi Pro PP36/2021

"Di lapangan itu banyak pelanggaran. Seperti UMK yang tidak dilaksanakan, upah lembur yang tidak sesuai, hak cuti haid dan melahirkan tidak dilaksanakan. Karena pengawasannya di Pemprov jadi tidak terkontrol, maka dari itu kami menuntut agar fungsi pengawasan itu dikembikan ke kabupaten/kota," ujarnya.

Sebagian pengunjuk rasa diterima untuk beraudiensi dengan anggota DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Golkar Ema Komalasari. Dalam audiensi yang juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bandung, Rukmana itu, menghasilkan keputusan, DPRD akan membentuk pansus kenaikan UMK.***(dani r nugraha)

Halaman:

Editor: donramdhani

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X