INILAHKORAN, Bandung - Sekda Kota Bandung Ema Sumarna mengaku kesal terhadap sejumlah hotel yang masih melanggar aturan terkait batas maksimal kapasitas pengunjung.
Untuk itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung Kenny Dewi Kaniasari diminta lebih intensif berkeliling melakukan pemantauan dan pengawasan terkait kapasitas hotel.
"Gini, berbicara fakta. Saya banyak menemukan di lapangan pada saat kita meminta maksimal kapasitas 50 persen, di lapangan ada hotel di Kota Bandung yang 100 persen," kata Ema, Rabu 24 November 2021.
Baca Juga: Enam Destinasi Wisata Jabar Jadi Percontohan CHSE, 306 Hotel Sudah Memenuhi Standar
Menurutnya, kondisi tersebut terjadi disebabkan pengawasan yang kurang maksimal. Karena itu pihaknya meminta agar Disbudpar Kota Bandung lebih intens melakukan pengawasan dan tidak hanya membebankan kepada Satpol PP Kota Bandung.
"Artinya pengawasan oleh SKPD pembina. Saya sering mengingatkan bu Kadisbudpar Kenny misalnya keliling. Jangan semua dicover oleh Satpol PP fungsi pembinaan fungsional harus berjalan," ucapnya.
Dirinya pun menyindir perilaku bawahannya yang di hadapannya selalu berbicara hal baik, namun fakta di lapangan berbeda.
"Mereka di hadapan saya bilangnya maksimal," ujar dia.
Baca Juga: PHRI Bogor Optimistis Okupansi Hotel dan Restoran Stabil
Artikel Terkait
Covid-19 Diprediksi 'Meledak' Saat Nataru, Pemerintah Siapkan Beberapa Skenario, Tempa Wisata Ditutup?
Libur Nataru, Pemkab Bogor Tidak Berlakukan Tes PCR karena Ketiadaan Anggaran
Libur Nataru, Kota Bandung Ikuti Arahan Pusat Terapkan PPKM Level 3
Ridwan Kamil Dukung PPKM Level 3 di Libur Nataru
Libur Nataru, Dishub KBB Ketatkan Mobilitas Kendaraan yang Masuk ke KBB
PPKM Level 3 Saat Nataru, Pemkot Bandung Masih Tunggu Arahan Resmi Pusat
Libur Nataru, Polresta Bogor Kota Kembali Berlakukan Sistem Ganjil Genap
Soal PPKM Level 3 Nataru, Jabar Minta Pemerintah Pusat Tak Bikin Kewalahan Soal Ini
Cegah Penyebaran Covid-19 Gelombang Ketiga, ASN Cimahi Dilarang Cuti Nataru 2021
PPKM Level 3 Saat Libur Nataru, Pemda KBB Galau Soal Nasib Tempat Wisata