• Kamis, 9 Desember 2021

FAGI Jabar Siap Somasi Oknum Pejabat Melarang Guru Ikut Unjuk Rasa

- Rabu, 24 November 2021 | 18:45 WIB
Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan. (INILAHKORAN/Okky Adiana)
Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan. (INILAHKORAN/Okky Adiana)


INILAHKORAN, Bandung - Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat Iwan Hermawan menyayangkan beredarnya pesan melalui WhatApp (WA) pelarangan mengikuti aksi Hari Guru Nasional (HGN) yang akan diselenggarakan, Kamis 25 November 2021, besok.

Isi pesan tersebut berisi: Yth.Bpk/ibu mhn DIINGATKAN agar guru yang ada diwilayah kerja bpk/ibu. Untuk tidak ikut demo/aksi pd tgl25nop tersebut….Jika ada ikut demo…..mohon dipantau

"FAGI dan FGBHSN (Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri) rencananya akan melakukan somasi terhadap oknum pejabat yang diindikasi sedang menyebarkan larangan melalui WA, larangan untuk mengikuti kegiatan orasi penyampaian pandangan atau penyampaian pendapat guru disaat peringatan HGN. Ini mencederai hak-hak guru, karena untuk menyampaikan pendapat itu salah satunya hak yang terdapat dalam Undang-undang guru no 14 tahun 2005," papar Iwan Hermawan.
 

Iwan Hermawan menjelaskan, ini pelanggaran terhadap peraturan Permendekbud nomor 10 tahun 2017 tentang perlindungan guru yang dijelaskan salah satu perlindungan itu perlindungan profesi dan pemerintah -pemerintah daerah, presiden, gubernur termasuk Kepala Dinas atau pejabat wajib melindungi guru jika ada pelarangan untuk menyampaikan pandangan.

Bahkan kata dia, di Jabar pun sudah ada peraturan gubernur nomor 54 tahun 2020 tentang perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam satu pasal dikatakan bahwa, pemerintah di Jabar wajib melindungi guru dari termasuk perlindungan profesi, salah satu diantaranya perlindungan ketika ada larangan menyampaikan pendapat atau pandangan.

Jika ini dilakukan oleh seorang pejabat, lanjut Iwan Hermawan, maka sudah jelas pelanggaran terhadap pergub dan Permendikbud. Maka sewajarnya, apabila dirinya melakukan somasi dan diberi waktu beberapa hari untuk mohon maaf kepada seluruh guru atas surat edaran itu, jika memang tidak ada permohonan maaf dalam waktu 2x24 jam, maka pihaknya akan melakukan dengan tuntutan hukum sebagai perbuatan yang tidak menyenangkan.
 
Baca Juga: FAGI Desak Gubernur Jabar Keluarkan Pergub Terkait Pendanaan Pendidikan SMA/SMK/SLB

"Itu kan sudah menjadi pelanggaran KUHP, perbuatan tidak menyenangkan dan juga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum pejabat, jika dilakukan oleh seorang pejabat," tandas Iwan Hermawan.*** (Okky Adiana)


 

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Foto: Penataan Kawasan Alun alun Bandung

Rabu, 8 Desember 2021 | 18:25 WIB

Nataru, Polrestabes Bandung Berlakukan Gage

Rabu, 8 Desember 2021 | 13:24 WIB

Ini Alasan Larangan Perayaan Tahun Baru di Bandung

Rabu, 8 Desember 2021 | 12:16 WIB

Resmi, PKL Dilarang Mangkal di Alun-alun Bandung

Rabu, 8 Desember 2021 | 12:05 WIB
X