• Kamis, 27 Januari 2022

Buruh KBB Bakal Mogok 6-9 Desember 2021 Jika Usulan Kenaikan UMK Tak Dikabulkan

- Rabu, 1 Desember 2021 | 21:14 WIB
Para buruh KBB melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemkab Bandung Barat, Rabu 1 Desember 2021
Para buruh KBB melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Pemkab Bandung Barat, Rabu 1 Desember 2021
 
INILAHKORAN- Koalisi 9 Serikat Buruh Kabupaten Bandung Barat (KBB) menolak putusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat terkait upah minimum kabupaten (UMK) 2022.
 
Pasalnya, dalam keputusan tersebut memutuskan upah minimum KBB hanya naik sebesar Rp3.248.283,28.
 
Koordinator Koalisi 9 Serikat Buruh Bandung Barat, Dede Rahmat mengatakan, pihaknya sebelumnya mengusulkan kenaikan UMK KBB sebesar 7 persen menjadi Rp3.475.663. Namun, Pemprov Jabar menolak usulan tersebut lantaran dinilai tidak sesuai dengan perhitungan upah dalam Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021.
 
 
Ia mengaku kecewa dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar tersebut.
 
"Kenaikan UMK tidak naik sesuai rekomendasi, karena Pemprov Jabar pakai skema PP 36.Padahal aturan itu merupakan turunan UU Cipta Kerja yang divonis MK melanggar konstitusi," katanya Rabu 1 Desember 2021.
 
Ia menilai, kebijakan Pemrov tersebut merupakan bukti ketidakberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan buruh saat ini.
 
 
"Ini bukti gubernur tak pro terhadap nasib buruh. Padahal sejak awal aturan itu ditolak buruh karena merugikan kita," ujarnya.
 
Rencananya, lanjut dia, serikat buruh bakal melakukan konsolidasi untuk melakukan langkah selanjutnya. FSPMI sendiri secara organisasi telah memutuskan melakukan mogok nasional pada tanggal 6-9 Desember 2021. 
 
"Secara organisasi kita akan mogok nasional 6-9 Desember 2021 merespons keputusan ini, tapi kita akan konsolidasi bersama serikat buruh lain," tandasnya.
 
 
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bandung Barat Panji Hermawan mengatakan, pada tanggal 26 November 2021 kabupaten/kota melaksanakan rapat virtual mengenai UMK 2022. Dalam rapat itu, Pemprov Jabar mengultimatum setiap daerah harus mengacu PP 36/2021. 
 
"Betul sudah ditetapkan tanggal 30 November 2021 oleh Gubernur Jabar UMK 2022 tidak mengalami kenaikan.Jika tak memakai skema itu, Ridwan Kamil tak akan menetapkan UMK, dan berisiko daerah harus menggunakan gaji sesuai UMP," katanya.
 
Selain itu, tambah Panji, jika KBB bersikeras mengusulkan kenaikan UMK 7 persen maka berpotensi kena sanksi. Salah satunya tidak mendapat dana alokasi khusus (DAK) dan dana alokasi umum (DAU). Dengan pertimbangan hal itu, KBB pun mengusulkan UMK 2022 berdasarkan perhitungan PP 36. 
 
 
"Kemudian ada sanksi, infonya DAK dan DAU akan ditahan. Instruksi ini yang membuat kita harus menetapkan UMK berdasarkan PP 36," tandasnya. (agus satia negara) ***
 
 
 

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Jadwal SIM Keliling Bandung Kamis 27 Januari 2022

Kamis, 27 Januari 2022 | 06:45 WIB

Keren! Darul Hikam Kini Punya Sekolah Non Boarding

Rabu, 26 Januari 2022 | 20:45 WIB

Yayasan Darul Hikam Resmikan SMA Non Boarding

Rabu, 26 Januari 2022 | 20:15 WIB

Foto: Program Penanaman Pohon Produktif BJB

Rabu, 26 Januari 2022 | 16:47 WIB
X