Sejahterakan Petani Tembakau, Pemkab Bandung Bakal Alokasikan Dana DBHCHT Sebesar 50 Persen

Pemkab Bandung bakal mengalokasikan DBHCHT untuk kesejahteraan para petani tembakau. Alokasinya mencapai 50 persen.

Sejahterakan Petani Tembakau, Pemkab Bandung Bakal Alokasikan Dana DBHCHT Sebesar 50 Persen
Pemkab Bandung bakal mengalokasikan DBHCHT untuk kesejahteraan para petani tembakau. Alokasinya mencapai 50 persen.

INILAHKORAN, Bandung - Pemkab Bandung bakal mengalokasikan dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT) untuk kesejahteraan para petani tembakau.

Besaran anggaran DBHCHT yang bakal dialokasikan Pemkab Bandung untuk kesejahteraan petani tembakau di Kabupaten Bandung itu mencapai 50 persen. Pada 2021, Pemkab Bandung mendapatkan DBHCT sebesar Rp16 miliar. Angka itu meningkat dari tahun sebelumnya yang terhitung sebesar Rp14 miliar.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, kesejahteraan para petani tembakau menjadi perhatiannya. Secara teknis, Pemkab Bandung mengikuti aturan mengenai penggunaan anggaran DBHCHT yang diatur pemerintah pusat.

Baca Juga: Realisasikan Anggaran DBHCHT, Ini Sektor yang Mendapat Alokasi Dana Tembakau di Kabupaten Bandung

"Pusat sudah menentukan, 25 persen DBHCHT itu dialokasikan untuk penegakan hukum dalam rangka menurunkan tingkat peredaran barang cukai ilegal," katanya dalam acara Sosialisasi DBHCHT dan Penegakan Hukum Cukai Tembakau, belum lama ini.

Dia menyebut, setiap tahun penegakan hukum cukai ilegal selalu diamanatkan pemerintah pusat. Lantaran upaya penegakan hukum terhadapa cukai ilegal tidak hanya bisa dilakukan dengan kegiatan sosialisasi saja.

"Kami juga akan melakukan berbagai upaya melalui kegiatan lainnya," sebutnya.

Baca Juga: Program Peningkatan DBHCHT Tak Hanya untuk Petani Tembakau

Menurutnya, pihaknya bakal melakukan kegiatan dengan kemasan yang sedemikian rupa agar menarik guna memberikan informasi kepada masyarakat.

Dia memaparkan, kegiatan bisa dikemas dalam bentuk spanduk, sosialisasi melalui media cetak, media elektronik, media online, bahkan media sosial (medsos).

"Tentunya hal itu bisa menarik perhatian masyarakat untuk membacanya," tuturnya.

Tak hanya penegakan hukum, dia mengakui dana DBHCHT sebesar 50 persen juga bakal digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: Karena Ini, Petani Coklat Menggugat Sentul City

"Dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat guna mendukung pemulihan ekonomi daerah," ucapnya.

Dia juga meminta, dana DBHCHT yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat tersebut bisa dialokasikan untuk para petani, khususnya petani tembakau.

"Sementara itu 25 persen lainnya akan dialokasikan untuk program kesehatan dalam rangka mendukung jaminan kesehatan nasional," ucapnya.

Dia menilai, keberadaan tembakau bagai dua sisi mata uang berbeda.

Baca Juga: Kembangkan Petani Milenial, Pemkab Bogor Siapkan Lahan dan SDM

"Meski tembakau memiliki pengarus negatif bagi kesehatan, namuan hasil pajak tempakau memiliki peran penting bagi pendapatan negara dan daerah," ujarnya.

Dengan adanya hasil pajak tembakau atau DBHCHT tersebut dia mengakui sangat berguna, terlebih bagi sektor ekonomi.

"Dengan adanya peningkatan DBHCHT ini, berbagai program pembangunan pun bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan yang telah direncanakan," tandasnya. (adv)


Editor : inilahkoran