• Sabtu, 22 Januari 2022

Pemerintah Batalkan PPKM Level 3, Begini Reaksi Guru Besar UPI

- Selasa, 7 Desember 2021 | 19:23 WIB
Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan  (istimewa)
Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan (istimewa)
 
INILAHKORAN- Pemerintah batal menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada musim libur Natal dan tahun baru (Nataru).
 
Melihat hal itu, Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengatakan, bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah, harus tegas dengan pertimbangan-pertimbangan, salah satu bentuk pertimbangan itu, apakah sudah ada evaluasi dan hasil riset terhadap keputusan sebelumnya.
 
Mungkin kata dia, pemerintah sudah punya pertimbangan-pertimbangan. Meski begitu, pemerintah harus menjelaskan kepada publik alasan-alasan atas perubahan rencana kebijakannya, engan demikian publik itu bisa paham dan menerima.
 
 
"Unsur manfaat apa dan kelebihan apa dari perubahan rencana kebijakan itu. Kalau ditanya manfaatnya dan kelebihannya atas perubahan rencana kebijakan tersebut, sesungguhnya harus dijelaskan dari berbagai aspek.  Jadi, intinya keputasan perubahan itu harus didahului kajian, jangan karena misalnya keinginan dari elite atau desakan pihak tertentu kemudian kebijakan berubah. Supaya objektif sebaiknya hasil kajian tersebut dibuka ke publik agar tidak terkesan kok mudah  berubah-ubah" ujar Guru Besar UPI itu, Selasa 7 Desember 2021.
 
Selain itu, Cewan sapaan akrabnya menyebut, seharusnya pemerintah sebelum membatalkan menerapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia pada musim nataru, dijelaskan dahulu alasan-alasan krusial pembatalan rencana tersebut kepada publik. 
 
"Meski masih berupa rencana dan belum menjadi kebijakan, alangkah baiknya publik dilibatkan dalam proses-proses perencanaan kebijakan. Alasan terkait rencana PPKM level 3 itu kan karena takut meledaknya Covid-19 dengan  varian baru," ucap Cewan.
 
 
Meski begitu, sebaiknya memang ke depan itu kalau sesuatu yang belum pasti akan diterapkan, jangan diumumkan dulu, atau kalau perlu diumumkan beri beberapa opsi kebijakan. Perlu adanya alternatif kebijakan misalnya plan A, plan B, dan seterusnya.
 
"Terlepas setuju atau tidak setuju, jelaskan dulu kepada publik, mengapa pemerintah membatalkan rencana kebijakannya. ," katanya.
 
Dirinya menyarankan, pemerintah kalau membuat rencana kebijakan yang  belum pasti, jangan dulu diumumkan ke publik.
 
 
"Jadi rencana kebijakan pemerintah itu bukan soal diubahnya  atau dibatalkan rencana kebijakannya, tapi alasan-alasannya apa  yang rasional, yang bisa diterima oleh publik. Artinya publik harus diberi pemahaman yang utuh" pungkasnya. (Okky Adiana)***
 
 

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Warga Lembang Dihebohkan Dengan Penemuan Mortir

Jumat, 21 Januari 2022 | 21:50 WIB

Arteria Dahlan Dilaporkan, Begini Langkah Awal Polisi

Jumat, 21 Januari 2022 | 09:53 WIB
X