• Rabu, 26 Januari 2022

Rapih dan Bersih, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Bandung dipuji Tjahjo Kumolo

- Rabu, 8 Desember 2021 | 19:09 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo memberikan pujian terhadap mal pelayanan publik di Kabupaten Bandung (Dani Rahmat Nugraha)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo memberikan pujian terhadap mal pelayanan publik di Kabupaten Bandung (Dani Rahmat Nugraha)
INILAHKORAN-Mal Pelayanan Publik yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Bandung mendapatkan apresiasi dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo.
 
Mal Pelayanan Publik yang berada di gedung Munara 99 di Soreang mendapat pujian lantaran tempatnya bersih dan rapi serta dilengkapi dengan tempat bermain anak hingga perpustakaan.
 
"Bagus sekali ini bisa mempercepat proses pelayanan publik. Seperti yang diinisiasi oleh pak bupati dan pak gubernur,"kata Tjahyo usai meninjau Mall pelayanan publik (MPP) di Soreang Kab Bandung, Rabu (8/12/2021).
 
 
Menurut Tjahyo, mall pelayanan publik Kabupaten Bandung menjadi yang termegah dari 50 mall lainnya. Sarana pelayanan di Kabupaten Bandung ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya.
 
“Ada berbagai langkah kebijakan dari pemerintah provinsi untuk mempercepat, setidaknya ada studi tiru dari beberapa kota yang ada, seperti Bekasi, Karawang, Sumedang, sekarang Kabupaten Bandung. Tidak harus punya gedung yang baru, gedung yang lama, yang penting satu atap, terintegrasi, seluruh instansi terkait yang berkaitan dengan masyarakat secara luas,” ujarnya.
 
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan dengan adanya mall pelayanan publik maka masyarakat cukup datang ke satu tempat untuk mendapatkan pelayanan  publik. 
 
 
“Termasuk di Bekasi melakukan peresmian juga, jadi ada pilihan akad nikah pun bisa di MPP menghemat biaya dan langsung di kasih kartu nikahnya. Sehingga ini menjadi contoh bahwa negara hadir pada masyarakat,” kata pria yang akrab disapa Kang Emil itu.
 
Dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Kang Emil, melakukan pembinaan dan dorongan termasuk memberikan insentif anggaran dalam bentuk bantuan keuangan. Melalui nilai-nilai prestasi dari kota/kabupaten yang melaksanakan reformasi birokrasi salah satunya program pemerintah pusat.
 
Di mall pelayanan publik ini, ada 27 instansi telah bergabung untuk memberikan berbagai layanan administrasi. Yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap (DPMPTSP) Kabupaten Bandung, DPMPTSP Provinsi Jawa Barat, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Soreang, KPP Pratama Majalaya, Samsat Soreang, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung, Pengadilan Negeri  (PN) Kabupaten Bandung, Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Soreang, dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).
 
 
Selanjutnya ada Polresta Bandung, Ikatan Notaris Indonesia (INI),  Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung, Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung, Pengadilan Agama Soreang, Badan Narkotika Nasional (BNN), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raharja, dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Bandung,
 
Kemudian juga, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS) Ketenagakerjaan Bandung, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Bandung, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) Bandung, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Arsip dan Perpustakaan (Disarpus Kabupaten Bandung, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
 
Bupati Bandung, Dadang Supriatna berharap adanya mall pelayanan publik ini bisa meningkatkan pelayanan publik dan mengintegrasikan berbagai layanan dari instansi pusat, daerah, BUMN, BUMD dan lainnya, dalam satu tempat. Sehingga, dapat membuat pelayanan publik menjadi semakin cepat, terjangkau, mudah dan nyaman.
 
 
“MPP menjadi salah satu instrumen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, dalam mendukung investasi di Kabupaten Bandung melalui pelayanan prima yang memberikan kejelasan prosedur, persyaratan, transparansi, biaya dan ketepatan waktu pelayanan,” kata Dadang.
 
Mall pelayanan publik ini, lanjut Dadang, menjadi bukti dan komitmen bersama dalam mewujudkan reformasi birokasi melalui optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik dan juga dalam rangka percepatan pelayanan publik.
 
“Seperti diketahui bersama indikator berjalannya reformasi tersebut adalah kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan pemerintah di dalam berbagai urusan publik. Jika ini bisa terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, itu artinya reformasi birokrasi tersebut telah berjalan dengan baik dan kondisi inilah yang diinginkan semua pihak," ujarnya.(rd dani r nugraha).***

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X