Kekang Penyalahgunaan Wewenang, Pansus 12 DPRD Kota Bandung Gelar Raker Bahas Raperda tentang Kode Etik

Pansus 12 DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama kelompok pakar guna membahas Raperda perubahan Perda No 2/2020 tentang Kode Etik.

Kekang Penyalahgunaan Wewenang, Pansus 12 DPRD Kota Bandung Gelar Raker Bahas Raperda tentang Kode Etik
Pansus 12 DPRD Kota Bandung mengelar raker membahas Raperda tentang Kode Etik.

INILAHKORAN, Bandung – Pansus 12 DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja bersama kelompok pakar guna membahas Raperda perubahan Perda No 2/2020 tentang Kode Etik.

Ketua Pansus 12 DPRD Kota Bandung Dudy Himawan mengatakan, bila kode etik tidak diberlakukan dikhawatirkan tidak ada yang akan membentengi wewenang. Ujungnya, dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang.

"Apabila itu tidak diberlakukan sebagaimana mestinya, akan terjadi banyak penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan penurunan elektabilitas kewajiban dan wewenang kita sebagai wakil rakyat," kata Dudy seraya menyebutkan hal itulah yang menjadi dasar pembentukan Pansus 12 DPRD Kota Bandung.

Baca Juga: DPRD Kota Bandung Ajak Pemkot Fokus Tatap 2022

Sedangkan, Anggota Pansus 12 DPRD Kota Bandung Agus Himawan menambahkan adanya kode etik dapat menjadi acuan legislator dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai pedoman yang berlaku dalam kode etik tersebut.

"Kembali pada pedoman kita dalam menjalankan tugas dan fungsi kita. Kode etik sudah jelas menerangkan batasan-batasan yang harus kita taati sebagai DPRD, baik batasan norma dan moral sehingga anggota dewan mampu menjalankan kinerja sebagaimana harapan dari masyarakat. Hal tersebut mutlak ditaati oleh seluruh anggota DPRD Kota Bandung," jelasnya.

Baca Juga: Harga Bahan Pokok Naik Drastis, DPRD Minta Perbanyak Operasi Pasar

Raker tersebut melibatkan tenaga ahli dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemkot Bandung itu menitikberatkan pada tugas pokok dan fungsi kode etik. Sebab, selama ini Atang selaku tenaga ahli mengatakan dia berperan sebagai bentuk preventif dan korektif tugas dan fungsi DPRD Kota Bandung.

"Kode etik menjadi salah satu produk dari Badan Kehormatan sebagai bentuk penjaga dan pengontrol tugas dan fungsi DPRD. Bentuk preventif dan korektif ini menjadikan DPRD yang bermartabat dan memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya. Sehingga apabila kode etik tidak diberlakukan, saya rasa sangat berisiko untuk ke depannya," ujar Atang. (Yuliantono)


Editor : inilahkoran