KSAD Dudung Dukung Supremasi Hukum, Oknum TNI AD Penabrak Dua Sejoli di Nagreg Ditahan di Pomdam Jaya

KSAD Dudung Abdurachman menyatakan TNI AD komitmen dalam menegakkan supremasi hukum. Tiga oknum TNI AD sudah ditahan di Jakarta.

KSAD Dudung Dukung Supremasi Hukum, Oknum TNI AD Penabrak Dua Sejoli di Nagreg Ditahan di Pomdam Jaya
KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman saat melayat ke rumah duka korban tabrak lari oleh tiga oknum anggota TNI AD.

INILAHKORAN, Bandung- Selain mengunjungi rumah almarhum Salsabila di Nagreg Kabupaten Bandung,  KSAD Dudung Abdurachman juga mengunjungi rumah korban kedua di Desa Cijolang Kecamatan Limbangan Kabupaten Garut, Senin 27 Desember 2021.

KSAD Dudung Abdurachman mengunjungi rumah sejoli korban kecelakaan yang ditabrak tiga oknum anggota TNI AD, 8 Desember 2021 lalu. Korban kedua adalah almarhum Handi Saputra (17), warga Desa Cijolang, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut.

Saat mengunjungi rumah korban kedua, Dudung menyatakan TNI AD komitmen dalam menegakkan supremasi hukum.

Baca Juga: KASAD Dudung Abdurachman Melayat Rumah Korban Kecelakaan di Nagreg

"Pada pagi hari ini Alhamdulilah saya melihat langsung dan berkunjung ke rumah duka, sekaligus melihat makam dari korban tabrak lari oleh oknum anggota TNI AD," kata Dudung.

Ungkapan duka cita yang mendalam disampaikan Dudung atas nama pribadi dan institusi TNI AD.

"Sebagai Kepala Staf Angkatan Darat, saya haturkan duka cita yang mendalam, terutama atas meninggalnya dua orang korban tersebut. Sebagai pembina kekuatan, Kepala Staf Angkatan Darat tentunya akan bertanggung jawab dan proses hukum berlanjut kepada oknum prajurit TNI AD yang terlibat," ujarnya.

Baca Juga: 3 Oknum Anggota TNI Pelaku Pembunuhan Korban Kecelakaan Nagreg Tengah Jalani Proses Hukum

Dudung menegaskan, ketiga oknum TNI AD yang terlibat saat ini telah ditahan di Pomdam jaya.

"Sudah dialihkan dari satuan asalnya, dan kami tahan di Jakarta," katanya.

Dudung juga memastikan TNI AD akan tunduk pada supremasi hukum, dengan menyerahkan penyelesaian perkara berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

"Kami pun akan terus mengawal proses hukumnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan tegas dan transparan untuk memperoleh kepastian hukum dan keadilan sesuai dengan fakta hukum di peradilan nantinya," ujarnya. *** (Rd Dani R Nugraha).


Editor : inilahkoran