Pansus 11 DPRD Kota Bandung Minta Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tidak Disalahgunakan

Pansus 11 DPRD Kota Bandung kembali menggelar rapat kerja membahas Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Pansus 11 DPRD Kota Bandung Minta Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Tidak Disalahgunakan
Pansus 11 DPRD Kota Bandung minta Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung tidak disalahgunakan.

 

INILAHKORAN, Bandung – Pansus 11 DPRD Kota Bandung kembali menggelar rapat kerja membahas Raperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Ketua Pansus 11 DPRD Kota Bandung Hasan Faozi mengatakan, usai Raperda tersebut disempurnakan dan ditetapkan menjadi Perda diharapkan tidak menimbulkan kendala dalam pengimplementasiannya di lapangan. Apalagi, pengawasan terhadap aturan tersebut tidak dijalankan optimal.

Pansus 11 DPRD Kota Bandung menilai itu dapat memicu penyalahgunaan pihak tertentu karena dapat menjadi potensi sumber komersial namun tidak berdampak positif bagi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung.

Baca Juga: Begini Respon Ketua DPRD Kota Bandung Soal Reposisi Jabatan Oleh Yana Mulyana

"Perda ini harus menjadi aturan baku yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Jangan sampai ada celah yang bisa dimanfaatkan pelaku bisnis karena ini bersifat komersial, tapi tidak berdampak pada PAD Kota Bandung. Kalau pengawasannya lemah, sama saja bohong," ujarnya, Kamis 30 Desember 2021.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus 11 DPRD Kota Bandung Christian Julianto Budiman meminta agar penetapan besaran retribusi tidak asal-asalan. Harus ada keseimbangan yang masih dalam ambang wajar kata dia, dalam menentukan nilai retribusi dan pajaknya.

"Saya setuju kalau kita harus dapat pendapatan daerah yang besar dari retribusi, karena mereka komersial. Tapi itu kita dapatkan dari retribusi konstruksi atau jangan-jangan yang diperbesar harusnya dari sisi pajaknya, bukan dari retribusinya. Sehingga berdampak pada potensi pendapatan daerah yang signifikan," ucapnya.

Baca Juga: Kekang Penyalahgunaan Wewenang, Pansus 12 DPRD Kota Bandung Gelar Raker Bahas Raperda tentang Kode Etik

Anggota Pansus 11 DPRD Kota Bandung Folmer Siswanto Silalahi berharap, hadirnya Perda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung ini dapat menjawab kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat, terkait pengurusan izin dan pembayaran retribusi.

"Suka atau tidak suka, harus kita akui sebagian besar bangunan dan prasarana bangunan di Kota Bandung belum berizin. Dengan demikian, kita berharap apabila Raperda ini sudah ditetapkan, masyarakat Kota Bandung akan berbondong-bondong dengan kesadarannya sendiri mengurus izin bangunan dan prasarana bangunannya. Sebab, hal itu merupakan tujuan dari dibentuknya Raperda ini," harapnya.

Baca Juga: DPRD Kota Bandung Ajak Pemkot Fokus Tatap 2022

Tidak hanya itu, dia juga mendorong agar dalam pengaplikasiannya kelak dapat memberikan kepastian aturan dan kemudahan bagi masyarakat dalam menempuh perizinan yang mereka butuhkan. Sehingga dapat berdampak dengan tumbuhnya investasi di Kota Bandung.

"Kemudahan pengurusan izin tentu akan berkorelasi dengan kemudahan berinvestasi. Dengan demikian, maka indeks investasi Kota Bandung akan meningkat," jelasnya. (Yuliantono)


Editor : inilahkoran