• Jumat, 20 Mei 2022

Berdiri Tanpa Izin, Indonesia Power Laporkan Ponpes Alam Maroko ke MUI Jabar

- Rabu, 26 Januari 2022 | 13:53 WIB
 Indonesia power (IP) melaporkan Pondok pesantren (Ponpes) Alam Maroko, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terkait pendirian bangunan di lahan tanpa izin.  (Yogo Triastopo)
Indonesia power (IP) melaporkan Pondok pesantren (Ponpes) Alam Maroko, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terkait pendirian bangunan di lahan tanpa izin. (Yogo Triastopo)
 
INILAHKORAN, Bandung - Indonesia power (IP) melaporkan Pondok pesantren (Ponpes) Alam Maroko, Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat terkait pendirian bangunan di lahan tanpa izin. 
 
Sekretaris Umum MUI Jabar HM Rafani Akhyar mengatakan, MUI Jabar telah menerima surat dari IP tentang permohonan fatwa penggunaan lahan tanpa izin dari pemilik lahan. MUI akan segera merespon dan mengkaji dari sudut pandang agama. 
 
"Ini hal sensitif ya, walau yang gunakan itu untuk yayasan atau ponpes. Jadi bagi kita, apapun itu, jika ada permohonan menetapkan hukum atau pendapat pasti akan direspon, apalagi hal yang sensitif seperti ini," kata Rafani di Kantor MUI Jabar, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Rabu 27 Januari 2022.
 
 
Humas IP Suprapto menjelaskan, Ponpes Alam Maroko telah mendirikan pondok tanpa izin di lahan IP seluas 1.3 hektare. Pondok tersebut, telah berdiri sejak 2018. Pokok persoalan, adalah terkait legalitas  pendirian pondok di lahan milik IP. 
 
"Yang menjadi persoalan itu soal legalitas lahan, yang menggunakan lahan IP. Kita tidak mengusir atau para santrinya, karena itu perbuatan zalim. Persoalannya pondok itu belum memenuhi syarat yang kita minta. Misal persetujuan dari warga, RT, RW dan kewilayahan," kata Suprapto. 
 
Suprapto pun mengaku telah memberikan opsi relokasi bagi Ponpes Alam Maroko dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Bahkan pihaknya, telah melakukan mediasi mulai tingkat desa, kecamatan, DPRD KBB hingga Kejaksaan KBB. 
 
 
"Jadi tidak menemui kesepakatan yang tercapai dan pihak ponpes menolak tawaran relokasi itu. Sampai saat ini persyaratan-persyaratan yang kita berikan ke Ponpes itu belum juga dipenuhi, hingga sekarang kami mengajukan ke MUI Jabar untuk meminta bantuan," ucapnya. 
 
Suprapto menambahkan, rencananya IP akan menggunakan lahan yang dipakai Ponpes Alam Maroko saat ini dimanfaatkan untuk membuat hutan tanam energi sebagai penahan erosi yang nantinya dapat dimanfaatkan kemaslahatan orang banyak.  *** (Yogo Triastopo) 

Editor: JakaPermana

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X