Spanduk Misterius 'Arteria Dahlan Politisi PDIP Musuh Sunda' Terpajang di Jalan Diponogoro Bandung

Geger spanduk bertuliskan 'Arteria Dahlan Politisi PDIP Musuh Sunda' terpajang di Jalan Diponogoro, Bandung.

Spanduk Misterius 'Arteria Dahlan Politisi PDIP Musuh Sunda' Terpajang di Jalan Diponogoro Bandung
Poster Arteria Dahlan terpajang di Jalan Diponogoro Bandung

INILAHKORAN, Bandung- Para pengendara yang melintasi Jalan Diponogoro, Bandung, dibuat kaget dengan kemunculan spanduk bertuliskan 'Arteria Dahlan Politisi PDIP Musuh Sunda'.

Spanduk 'Arteria Dahlan Politisi PDIP Musuh Sunda', itu terpajang di depan Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Jawa Barat.

Belum diketahui siapa yang memasang spanduk 'Arteria Dahlan Politisi PDIP Musuh Sunda' tersebut.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Rabu 9 Februari 2022: BMKG Keluarkan Peringatan Hujan Lebat untuk Wilayah Ini

"Saya belum tahu siapa yang memasang. Tapi saya melihatnya pas melewati jalan itu," ujar Rizal (30), salah satu pengendara motor ini, Rabu 9 Februari 2022.

Dia pun mengaku mendukung layaknya sebagian besar warga Sunda untuk mengutuk keras sikap Arteria Dahlan yang dianggap menghina suku Sunda.

Akan tetapi, lanjutnya, persoalan tersebut jangan dipolitisasi.

Baca Juga: Kunci Jawaban Tebak Kata Shopee Level 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

"Saya sebagai warga Sunda sangat mengutuk sikap Arteria itu, tapi menurut saya jangan sampai dipolitisasi," pungkasnya.

Sementara itu sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate Dr Margarito menilai Polri telah bertugas secara profesional menghentikan kasus Arteria Dahlan terkait Bahasa Sunda.

“Saya menghargai keputusan polisi itu sebagai sikap profesional. Bagus, karena sudah seharusnya begitu," kata Margarito.

Baca Juga: Simak Jadwal SIM Keliling Karawang Rabu 9 Februari 2022

Mantan Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara RI menyebutkan, sedari awal kasus Arteria tidak dapat diproses secara hukum.

Terlebih ada yang menyamakannya dengan kasus ujaran kebencian yang menjerat penggiat media sosial Edy Mulyadi terkait “jin buang anak”.

Bahkan sejumlah pihak menuding sikap berat sebelah yang ditunjukkan kepolisian yang membedakan dengan kasus Edy Mulyadi.

Baca Juga: Kunci Jawaban Tebak Kata Shopee Level 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50

“Sejak awal ini tidak bisa diproses. Kiamat kalau anggota DPR yang sedang bekerja lalu dihukum atas pernyataannya yang menjadi bagian dari pekerjaannya," katanya.

Doktor Ilmu Hukum Tata Negara lulusan Universitas Indonesia itu menyebutkan, apa yang disampaikan Arteria soal penggunaan bahasa Indonesia itu benar.

“Ada UU 24 tahun 2009 tentang Bahasa, Bendera dan Lembang Negara yang mengatur dalam rapat resmi, Bahasa Indonesia harus digunakan, apalagi oleh para pejabat," katanya.*** (Okky Adiana)

 



Editor : inilahkoran