KBB Masih Kekurangan PNS, BKPSDM Membuka Diri untuk Mutasi dari Daerah Lain

KBB hingga saat masih kekurangan PNS sekitar 15.000 orang. Untuk itu, BKPSDM KBB membuka diri untuk mutasi dari daerah lain.

KBB Masih Kekurangan PNS, BKPSDM Membuka Diri untuk Mutasi dari Daerah Lain
KBB masih kekurangan PNS, BKPSDM membuka diri untuk mutasi dari daerah lain.

INILAHKORAN, Ngamprah - Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga saat masih kekurangan PNS sekitar 15.000 orang. Untuk itu, BKPSDM KBB membuka diri untuk mutasi dari daerah lain.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB Asep Ilyas mengatakan, kekurangan PNS atau pegawai negeri sipil itu berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja yang menyebutkan PNS di KBB saat ini hanya berjumlah sekitar 6.700 orang.

Dia menyebutkan, kuota calon PNS selama ini dicatat BKPSDM belum bisa menutupi kebutuhan pegawai di lingkungan KBB yang masih kekurangan PNS.

Baca Juga: 322 PNS KBB Resmi Diambil Sumpah, Begini Pesan Hengky Kurniawan

"Sementara, rekrutmen TKK (Tenaga Kerja Kontrak) pun tidak diperkenankan lagi. Bahkan, pada 2023 nanti pemerintah menghapuskannya," katanya kepada wartawan, Kamis 24 Februari 2022.

Lantaran hal tersebut, solusi yang diambil BKPSDM KBB membuka diri dengan menerima PNS dari daerah lain yang ingin mutasi.

"Hanya kita juga mempunya aturan tersendiri (PNS mutasi dari daerah lain). Dimana yang diterima kita itu minimal usianya juga dibatasi, 40 tahun ke bawah," bebernya.

Ia menilai, percuma juga jika pihaknya menerima PNS mutasi dengan usia menjelang pensiun. Lantaran kebutuhannya, mereka yang lebih produktif, untuk memajukan daerah ini.

Baca Juga: Pemerintah Akan Lebih Banyak Rekrut PPPK Dibanding PNS, 2022 Tidak Ada Formasi untuk CPNS

"Tapi kaitan dengan golongan atau pangkat, dibatasi pula. Minimal golongan 3 C kebawah, artinya golongan 3B, 3A, 2D dan sebagainya. "Jadi pangkat yang tinggi dibatasi. Jangan juga disini," imbuhnya.

Bagi mereka yang berminat mutasi ke KBB, akan diadakan seleksi. Mekanismenya, pertama permohonan dari yang bersangkutan untuk melamar menjadi pegawai.

Kemudian dari Pemda KBB, nanti dimasukan pada assesment dan dicarikan formasi, sesuai kebutuhan.

"Nanti manakala yang bersangkutan setelah dapat dan lolos yang ditanda tangan bupati, baru merumuskan kepindahannya di intansi asalnya, BKN, Kemendagri dan sebagainya," jelas Asep.

Baca Juga: Ridwan Kamil Lantik 370 PNS untuk Jabatan Fungsional

Ia juga mengatakan, hingga saat ini tenaga PNS yang dibutuhkan tenaga teknis dan tenaga pendidikan. Selain itu, di lingkup pelayanan dasar untuk tenaga kesehatan.

Selama ini, sambung Asep, ajuan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mengusulkan formasinya tidak menyentuh hingga ke tatanan tenaga teknis atau layanan dasar. Semisal di lingkup Dinas Kesehatan, diusulakan hanya sebatas kebutuhan tenaga medis dan para medis.

"Tidak disadari bahwa meskipun ruang lingkupnya Dinkes tapi unsur-unsur yang terkait dengan disiplin seperti Sarjana Ekonomi, kan tata laksana keuangan kemudian Sarjana Hukum atau kaitan dengan pemerintahan juga perlu diadakan, termasuk di pendidikan," pungkasnya. (Agus Satia Negara)


Editor : inilahkoran