50 Persen Izin Trayek Angkot di KBB Bodong, Pengusaha Angkot Hanya Bisa Pasrah

sebagian besar trayek angkot di KBB bodong para pengusaha Angjkot pasrah armada yang dimilikinya tak bisa beroperasi lagi

50 Persen Izin Trayek Angkot di KBB Bodong, Pengusaha Angkot Hanya Bisa Pasrah
ilustrasi 50 persen Angkot di KBB bodong dan tdak beroperasi

INILAHKORAN, Ngamprah - Para pengusaha dan pemilik angkutan kota (Angkot) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kini hanya bisa pasrah dan tak dapat beroperasi.

Pasalnya, setengah dari total armada Angkot yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) izin trayeknya banyak yang bodong (tidak diperpanjang).

Ketua Organda KBB Asep Dedi Setiawan mengatakan, kondisi itu terjadi lantaran izin trayek Angkot bisa diperpanjang hanya yang tahun 2007 ke atas, padahal banyak Angkot di KBB yang tahun keluaran 2007 ke bawah.

"Di KBB total ada 19 trayek dengan jumlah armada Angkot sebanyak 8.000. Namun dari jumlah itu 50 persen-nya, bodong karena izin perpanjangan trayeknya tidak bisa diproses lagi," katanya.

Baca Juga: Lee Kwang Soo Jadi Kasir yang Ramah dengan Bakat Luar Biasa dalam Drama Baru 'The Killers Shopping List'

Guna mengatasi persoalan-persoalan tersebut, ia mengaku, pihaknya telah berkomunikasi dengan Komisi III DPRD KBB, pihak kepolisian, dan Dinas Perhubungan KBB.

Melalui komunikasi yang baik, sambung dia, akhirnya aspirasi masyarakat transportasi di KBB bisa didengar.

"Alhasil Angkot yang tahun pembuatannya 2007 ke bawah bisa mengurus izin trayek," imbuhnya.

Dengan begitu, lanjut dia, upaya tersebut menjadi angin segar bagi pengusaha dan pemilik Angkot di KBB, mengingat imbas dari pandemi Covid-19 banyak dari mereka yang belum bisa meremajakan kendaraan.

Padahal jika terjadi kecelakaan yang menimpa angkot bodong, maka tidak akan ditanggung asuransi dan dibebankan kepada pemilik.

Baca Juga: Wendy Walters Buat Giveaway Hadiah Tiket Konser Justin Bieber, Ini Syarat-syaratnya

"Sekarang Angkot di bawah tahun 2000 juga bisa izin perpanjangan, asalkan memang layak jalan," ujarnya.

Kendati begitu, angkutan baru pun jika memang tidak memenuhi aspek layak jalan, tentu tidak akan diproses.

"Jadi prinsipnya bagaimana kondisi dari kendaraan itu," tandasnya.

Sementara itu, Kabid Angkutan Dinas Perhubungan KBB, Eman Sulaeman menyebut, pihaknya mendukung kehadiran transportasi publik yang berkeselamatan dengan mengacu kepada Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

"Salah satunya adalah soal kelengkapan izin trayek yang masa perpanjangannya setiap lima tahun sekali," sebutnya.

Baca Juga: Ini Jawaban Polisi Soal Penolakan Laporan Gratifikasi Luhut

Eman menegaskan, kendaraan Angkot di bawah tahun 2007 izinnya bisa diperpanjang, asalkan kendaraannya layak jalan.

Ia menjelaskan, pihaknya pun tengah merancang zona udara bersih yang bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, sehingga nantinya emisi gas buang kendaraan juga jadi salah satu syarat.

"Saat uji KIR akan diperiksa, makanya pemilik kendaraan harus benar-benar merawat dan menjaga kendaraannya agar tetap layak jalan, aman, dan emisi gas buangnya tidak melebihi ambang batas," tandasnya.*** (agus satia negara).


Editor : inilahkoran