Walhi Jabar Minta Pemerintah Segera Bikin Perda Penyelamatan Kawasan Bandung Selatan

Desakan terhadap keberadaan kawasan lahan hutan di Kabupaten Bandung sangat tinggi. Ini terjadi akibat kepentingan wisata

Walhi Jabar Minta Pemerintah Segera Bikin Perda Penyelamatan Kawasan Bandung Selatan
ilustrasi kawasan pembangunan di wilayah Bandung Selatan
 
INILAHKORAN- Desakan terhadap keberadaan kawasan lahan hutan di Kabupaten Bandung sangat tinggi. Ini terjadi akibat kepentingan wisata, komesial, pemukiman, pembangunan jalan, eksploitasi panas bumi (geotermal) dan lainnya yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan.
 
"Sehingga kami meminta dan mendorong Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bandung untuk segera mengantisipasinya. Yakni dengan membuat peraturan ketat soal pemanfaatan kawasan hutan yang dirtuangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Ini sangat penting untuk penyelamatan kawasan Bandung Selatan sebagai kawasan genting Ekologi," kata Ketua Dewan Daerah Walhi Jabar, Dedi Kurniawan, Rabu 30 Maret 2022.
 
 
Dedi mengatakan, kenapa Bandung Selatan, karena daerah ini terus menjadi incaran. Banyak rencana dan pelaksanaan pembangunan di kawasan Bandung Selatan yang berpotensi merusak lingkungan. Bahkan, maraknya pembangunan dan alih fungsi lahan di kawasan Bandung Selatan ini, dampak negatifnya mulai terlihat. Dengan adanya beberapa bencana banjir dan longsor di kawasan tersebut.
 
"Kami juga mendorong agar kabupaten lainnya di kawasan cekungan Bandung untuk melakukan hal yang sama. Untuk melakukan pencegahan melalui Perda Penyelamatan Kawasan Genting Ekologi," ujarnya.
 
Dedi melanjutkan, alih fungsi lahan yang telah terjadi dibeberapa kawasan yang ada di Bandung Raya ini juga, kerap menyisakan masalah. Diantaranya, tambang  kars di Citatah Kab Bandung Barat, kemudian alih fungsi kawasan sekitar PLTA Cisokan, yang menggunakan kawasan hutan. Namun mereka belum melaksanakan kewajiban kahan kompensasi. Begitu juga dengan rencana eksploitasi panas bumi dan Pertambangan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang.
 
 
"Dengan adanya Perda diharapakan dapat mengendalikan kawasan-kawasan genting ekologi dan sebagai Perda yang tegas berpihak pada penyelamatan kawasan. Kemudian Perda ini juga harus jeli dan tanggap melihat regulasi diatasnya, seperti Perpres cekungan Bandung  sebagai cantolan serta memperhatikan rencana Jahat dari lahirnya Undang-undang Cipta Kerja," katanya.
 
Dedi melanjutkan, sudah sepatutnya pemerintah daerah dengan legislatifnya untuk lebih berpihak kepada kepentingan dan keselamatan rakyatnya. Serta berpihak kepada upaya  penyelamatan serta pelestarian lingkungan. Dan sejatinya, semua daerah lainnya di Jabar seperti Kabupaten Garut,Bogor, Cianjur dan lainnya agar mempunyai aturan daerah yang ketat dalam rangka mengurangi resiko bencana ekologi. Sekaligus memulai penataan kawasan- kawasan berdampak pada Kerusakan dan pengrusakan langsung maupun tidak langsung.
 
"Kami memandang perlawanan terhadap Undang-undang Cipta Kerja ini yah harus dimulai dari regulasi tingkat tapak," ujarnya.(rd dani r nugraha)***
 
 


Editor : inilahkoran