Lagi, Sejumlah Agen E-Warong di KBB Mengaku Diintimidasi Supplier, Begini Tanggapan Dinsos KBB

Penyaluran BPNT di KBB kembali bermasalah kini para pemilik e-warong merasa mendapatkan indtimidasi kembali dari para suplier

Lagi, Sejumlah Agen E-Warong di KBB Mengaku Diintimidasi Supplier, Begini Tanggapan Dinsos KBB
beberapa e-warung di KBB mendapat indimitadasi dari suplier.

INILAHKORAN, Ngamprah - Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali bermasalah.

Pasalnya, sejumlah agen e-warong di Kabupaten Bandung Barat (KBB) mendapat intervensi dan intimidasi agar membeli sembako pada salah satu supplier.

Seperti diketahui, sebanyak 151.863 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di KBB kembali menerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam bentuk sembako senilai Rp200.000 per keluarga.

Baca Juga: SD Juara Bandung Selenggarakan Haflah Juz 30

Sebelumnya mereka sempat beberapa bulan menerima BPNT secara tunai atau uang cash yang disalurkan melalui Kantor Pos Indonesia. Hanya saja setelah dikembalikan dalam bentuk sembako, muncul persoalan klasik soal monopoli kebutuhan pokok untuk agen penyalur.

Salah satunya di Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, ada agen atau e-warong yang mengeluhkan adanya intimidasi dari pihak tertentu. Yakni berupa penggiringan supaya agen membeli sembako ke salah satu suplier yang ditunjuk oleh pihak tertentu.

Sementara agen penyalur di Kecamatan Cihampelas yang sudah menjalin kerja sama dan berlangganan dengan beberapa suplaier penyedia bahan pokok yang telah terdaftar di Kementrian Sosial, juga mendapat tekanan agar mereka membeli sembako dari suplaier tertentu.

Baca Juga: Program Jebol Gadis Disdukcapil KBB Disambut Positif Kaum Disabilitas

"(Penggiringan) itu kan melanggar juklak dan juknis dari Kemensos terkait pengadaan komoditi BPNT oleh agen dan suplaier. Semoga saja jadi perhatian Kementerian, kalau gitu kan jadi gak nyaman," keluh salah satu agen di Cililin, Jumat 22 April 2022.

Menanggapi keluhan tersebut, Kabid Perlindungan Jaminan Sosial, Dinas Sosial, KBB, Rizal Cardawir menyarankan kepada agen, agar berani menolak jika ada penggiringan atau dipaksa harus membeli dari supplier tertentu. Terlebih jika barangnya juga kualitasnya tidak sesuai pedoman umum (pedum).

"Gak boleh itu, tolak saja. Silahkan buat pengaduan secara tertulis ke BNI dan juga Kemensos, kami (Dinsos) akan fasilitasi," tuturnya.

Baca Juga: Tren Kasus COVID-19 Turun, Disdik KBB Tetap Berlakukan PTMT 50 Persen

Ia pun mencontohkan, pernah pula muncul persoalan terkait agen di Kecamatan Batujajar. Pasalnya agen itu melayani penjualan di luar wilayah kerjanya, sehingga setelah dilaporkan oleh pihak kecamatan ke pihak BNI, akhirnya diberikan sanksi penutupan kepada agen tersebut.

Ia menilai, menyangkut persoalan agen kewenangannya ada di tangan BNI. Dinsos KBB sama sekali tidak memiliki kewenangan jika ada agen yang bermasalah, dan di KBB tercatat ada 340 agen yang terdata.

"Persoalan agen, kualitas dari komoditas, dan takaran, kerap menjadi persoalan yang muncul dalam penyaluran BPNT," tandasnya. *** (agus satia negara).


Editor : inilahkoran