Pemkab Bandung Bahas Kemungkinan Penetapan KLB Soal Merebaknya PMK

 

INILAHKORAN, Bandung- Jumlah hewan ternak sapi yang terpapar penyakit kuku dan mulut (PMK) di Kabupaten Bandung terus meningkat.

 

Pemerintah Kabupaten Bandung terus berkoodinasi dan membahas masalah tersebut dengan Kementerian Pertanian, jika semakin meluas tidak menutup kemungkinan ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB) agar  bisa melakukan penanganan massif.

 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tisna Umaran mengatakan, pada minggu lalu jumlah sapi yang terpapar PMK ini ada 14 ekor. Namun dalam hitungan hari jumlahnya meningkat sangat cepat. Dalam catatannya, hingga hari ini terdapat 127 ekor sapi yang terpapar oleh virus PMK.

 

"Penyebaran dan penangananya sama seperti virus corona. Yakni masif dan cepat. Penanganan pada hewan pun  tidak jauh berbeda, cuma ini dilakukan terhadap hewan ternak," kata Tisna Senin 23 Mei 2022.

 

 

Sebagai langkah antisipasi, dilakukan penyemprotan cairan disinfektan terhadap hewan dan kandangnya. Kemudian, hewan yang telah terpapar virus PMK ini diisolasi. Tak hanya itu saja, hewan yang terpapar pun sama halnya dengan manusia yang terpapar virus corona, yakni dilarang bepergian kemana-mana. Tujuannya, agar tidak menularkan penyakit ini kepada hewan lainnya.

 

"Petugas yang melakukan pemeriksaan pun menggunakan APD lengkap, seperti pemeriksaan covid-19 yang juga selalu diganti. Ini untuk mencegah terjadinya penyebaran virus penyebab PMK kepada ternak lain," ujarnya.

 

Tisna melanjutkan, proses pemeriksaan hewan oleh petugas pun dilakukan lebih dulu kepada hewan yang sehat. Setelah itu, baru dilakukan pemeriksaan terhadap hewan yang terindikasi terpapar. Ini dilakukan untun mengurangi resiko terjadinya penyebaran virus PMK ke kandang lain.

 

Langkah lain yan sedang diupayakan pihaknya,  jelas Tisna, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan  BPBD, Badan Keuangan Daerah, juga Bagian Hukum yang membahas kemungkinan penetapan Kejadian Luar Biasa (KLB). Penetapan KLB akan menjadi dasar dalam menggunakan Biaya Tidak Terduga (BTT) dari APBD Kabupaeten Bandung. 

 

 

"Ini diperlukan agar  penanganan bisa dilakukan secaraa intensif, baik pemeriksaan maupun pemeliharaan kandang seperti penyemprotan disinfektan. Kalau selama ini kan penyemprotan kandang pakai sisa disinfektan covid-19. Tapi kan untuk menyerap BTT itu harus ada dasarnya, salah satunya penetapan KLB. Karena ini masalah nasional, jadi penetapannya juga harus dari pusat," ujarnya.

 

Jika tingkat nasionL ditetapkan KLB, maka harus juga ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi yang mana KLB ditetapkan berasarkan kasus yang ada di Kota/Kabupaten.

 

"Kalau melihat cepatnya sebaran, seharusnya sudah masuk dalam kategori KLB,"katanya.

 

Disinggung soal antisipasi penyebaran virus PMK dari hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah. Tisna mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan perdagangan dan lalu lintas hewan ternak. Diantaranya, bekerjasama dengan para pedagang hewan kurban untuk bersama-sama mengawasi.

 

 

"Setiap hari petugas kami mendatangi lapak-lapak penjualan hewan kurban. Hewannya semua diperiksa, kalau ada yang terindikasi yah diisolasi dan diobati," katanya.

 

Tisna juga mengimbau agar masyarakat tidak khawatir berlebihan. Karena penyakit tersebut tidak menyerang manusia. Bahkan, daging hewan yang terpapar virus PMK pun boleh dan aman dikonsumsi manusia. Asalkan dimasak dengan cara yang benar.

 

"Dimasak dengan benar itu artinya harus higienis perlakuannya. Seperti dibersihkan dan dimasak dengan matang. Agar tidak menimbulkan penyakit lain, nah kalau PMK nya sendiri itu enggak akan kena ke manusia," ujarnya.(rd dani r nugraha).***