Ini Kata Tatang Muhtar Soal Aturan Baru Pencatatan Nama dalam Dokumen Kependudukan

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung Tatang Muhtar mengatakan, pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilakukan sesuai prinsip norma agama, kesopanan, kesusilaan dan aturan perundang-udangan.

Hal itu, dikemukakan Tatang Muhtar menanggapi adanya aturan baru terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan melalui peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) nomor 73/2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan.

"Jadi, nama pada dokumen kependudukan harus memenuhi persyaratan mudah dibaca, dan tidak bermakna negatif juga multitafsir. Lalu jumlah huruf paling banyak 60 huruf, termasuk spasi dan jumlah paling sedikit dua kata," kata Tatang Muhtar pada Selasa 24 Mei 2022.

Baca Juga: Ditinggal Jemput Anak, Rumah Warga di Bandung Dibobol Maling

Tatang Muhtar juga menyebut, bahwa poin penting lainnya pada Permendagri terbarukan adalah soal tata cara pencatatan nama dalam dokumen kependudukan. Diantaranya meliputi penggunaan huruf latin yang telah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.

"Nama marga keluarga, atau disebut nama lain, dapat dicantumkan pada dokumen kependudukan, serta gelar pendidikan dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) yang penulisannya dapat disingkat," ucapnya.

Di dalam ayat 2, dikatakan Tatang, marga keluarga atau disebut nama lain merupakan satu kesatuan dengan nama, dan tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan dilarang untuk disingkat kecuali tidak diartikan lain menggunakan angka dan tanda baca.

Baca Juga: Alhamdulillah Fix, Stadion GBLA Jadi Home Base Persib Bandung

"Saat aturan ini mulai berlaku, pencatatan nama pada dokumen kependudukan, semisal di KTP-el, KK, biodata penduduk, KIA, surat keterangan kependudukan, dan akta pencatatan sipil yang telah dilakukan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, tidak perlu diganti," ujar dia.