FK3I Jabar Minta Bupati Dadang Ini Seiring Bencana Alam Terjadi di Wilayah Bandung

Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat meminta Bupati Bandung Dadang Supriatna dan juga pemerintahan diatasnya untuk

FK3I Jabar Minta Bupati Dadang Ini Seiring Bencana Alam Terjadi di Wilayah Bandung
Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat meminta Bupati Bandung Dadang Supriatna dan juga pemerintahan diatasnya untuk memoratorium perizinan objek wisata
 
INILAHKORAN, Bandung- Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat meminta Bupati Bandung Dadang Supriatna dan juga pemerintahan diatasnya untuk memoratorium perizinan objek wisata, proyek strategis nasional panas bumi dan jalan tol Soreang- Ciwidey.
 
Pasalnya, kerusakan lingkungan di kawasan Bandung Selatan semakin marak, dan salah satu dampaknya bencana banjir yang terus berulang.
 
"Saya usulkan kepada Bupati Bandung agar mau moratorium izin objek wisata dan pembangunan proyek staretegis nasional seperti panas bumi dan rencana pembangunan jalan tol Soreang-Ciwidey-Pangalengan. Saya harap bupati berani dan kami siap bersama-sama berdiri dibelakang beliau," kata Ketua FK3I Jabar, Dedi Kurniawan, Rabu 7 Juni 2022.
 
 
Dikatakan Dedi, kerusakan lingkungan dikawasan hulu Sungai Ciwidey selama ini terjadi selain karena aktivitas pertanian, akhir-akhir ini diperparah oleh penggunaan lahan untuk pembangunan objek wisata serta proyek strategis nasional, diantaranya adalah proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (geothermal) oleh salah satu perusahaan nasional di kawasan hutan lindung Gunung Patuha.
 
"Itu rencana proyek jalan tol, geothermal dan pariwisata itu konteknya hanya pemulihan ekonomi. Tapi untuk apa ekonomi pulih kalau lingkungannya rusak, itu tetap akan jadi bencana. Jalan tol saja belum jadi tapi bencana sering terjadi. Belum lagi nanti kiri-kanan disepanjang jalan menuju perusahaan geothermal itu bisa memancing munculnya bangunan yang didirikan oleh warga, ini dampak turunan yang harus dipikirkan juga,"katanya.
 
Dedi melanjutkan, dampak kerusakan lingkungan yang mengakibatkan bencana banjir bandang di aliran Sungai Ciwidey itu, terkadi akibat daya dukung lingkungan hulu sungai sudah rusak. Kerusakan ini terjadi dikawasan hutan dan juga lahan carik desa. Tak hanya itu saja, sedimentasi jug terus terjadi akibat maraknya pembangunan di kiri jalan (tepi Sungai Ciwidey).
 
 
"Dampak pembangunan program strategis nasional seperti geothermal. Kemudian berbagai objek wisata baru yang berbatasan dengan cagar alam dan hulu sungai. Kemudian pembangunannya tanpa mengikuti kaidah konservasi tidak menyesuaikan fungsi kawasan," katanya.
 
Menurut Dedi, meskipun berbagai aktivitas pembukaan lahan hutan itu legal secara aturan dalam kontek Perhutanan Sosial. Namun tetap harus mengikuti tata kelola kawasan hutan yang benar. Tidak langsung membabat dan meratakan lahan hutan. Disisi lain, masyarakat di kawasan Pasirjambu, Ciwidey dan Rancabali (Pacira) belum memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
 
"Kawan-kawan diatas itu melalukan olah tanah tanpa menerapkan pola konsevasi, tidak memikirkan dampak dibawah. Kedua, karakter masyarakat dibawah juga harus ditata dalam kontek pemukiman yang terlalu mepet ke sungai.  Padahal regulasinya kan tidak boleh mendirikan bangunan dibantaran sungai," ujarnya.
 
 
Dedi melanjutkan, FK3I menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, Perhutani, BKSDA, para pelaku usaha wisata duduk bersama menentukan atau membentuk sebuah master plan besar kawasan Pacira. Sehingga, tidak seperti sekarang ini berbagai pembangunan bisa dengan seenaknya dilakukan tanpa memerhatikan tata ruang dan tata kelola peruntukan kawasan.
 
"Seharusnya masterplannya terkelola penataan peruntukannya itu ada dalam Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah (RTRW). Nah kami juga sedang mendorong adanya Perda Kawasan Bandung Selatan (KBS). Saya juga minta Pemkab untuk menata ulang dan verifikasi kawasan wisata dan kawasan kelola perkebunan, apakah berizin atau tidak. Saya punya keyakinan itu banyak yang tidak punya izin," katanya.(rd dani r nugraha).***


Editor : inilahkoran