Tingkatkan PAD, Satpol PP Akan Tertibkan Reklame

Untuk meningkatkan PAD Satpol PP akan menertibkan lonstruksi papan reklame ilegal yang ada di Kota Bandung

Tingkatkan PAD, Satpol PP Akan Tertibkan Reklame
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kota Bandung Idris Kuswandi

INILAHKORAN, Bandung - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung akan melakukan penertiban terhadap kontuksi papan reklame permanen ilegal yang tersebar di beberapa ruas jalan di Kota Bandung.

Semisal di Jalan Wastukancana. Satpol PP Kota Bandung telah menertibkan delapan reklame ilegal, baik pembongkaran tiang pancang maupun penurunan materi iklan dari total 16 titik yang telah dipetakan.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satpol PP Kota Bandung Idris Kuswandi mengatakan, sisa penertiban reklame permanen ilegal di Jalan Wastukencana terbagi dalam tiga sesi.

Baca Juga: Buntut Kerumunan Pertunjukan Barongsai, Pengeloa Mal Festival Citylink Diperiksa Pol PP

"Satu kali penertiban rata-rata tiga titik, dan sekarang sisa delapan dan akan kita lakukan di tiga minggu ke depan. Ini untuk progres Wastukancana. Karena minggu ini kita menertibkan di tempat lain, minggu besok Wastukancana," kata Idris Kuswandi di Balai Kota Bandung, Rabu 22 Juni 2022.

Menurut Idris Kuswandi, selain di Jalan Wastukencana. Ada 23 titik reklame ilegal lain yang tersebar di beberapa ruas jalan Kota Bandung yang turut ditertibkan pihaknya. Kegiatan, menggandeng dengan OPD terkait seperti Polri, TNI dan Kewilayahan.

"Karena setelah kita mapping, reklame-reklame permanen yang harus kita tebang itu masih 23 titik di luar Wastukancana. Secara rinci ada di Jalan Aceh, Tamansari, Padjadjaran dan Ahmad Yani," ucapnya.

Baca Juga: 165 Papan Reklame di Indramayu Terpaksa Diturunkan, Ini Penyebabnya!

Tak hanya reklame permanen, Idris menyebut pihaknya setiap hari melakukan penertiban banner ilegal yang jumlahnya mencapai ratusan. Bahkan, menurutnya jenis pelanggaran banner ilegal tersebut banyak jenisnya.

"Misalnya mereka mengajukan izin banner di Buahbatu tetapi dipasang di Jalan BKR. Juga soal jumlah izin terbit untuk 10 banner, ternyata yang dipasang 15. Lalu memohon izin 10 hari tetapi faktanya sampai 15 hari belum diturunkan," ujar dia.

Idris menambahkan, dengan banyaknya reklame permanen dan banner yang dipasang secara ilegal menyebabkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung dari sektor pajak reklame sebesar Rp 25 miliar hilang.

Baca Juga: Dugaan Pengrusakan Segel Pol PP Dilaporkan ke Kepolisian

"Maka itu, kita akan melalukan revisi Perda dan Perwal yang mengatur tentang reklame di Kota Bandung. Jadi nanti tahu, ketika akan membuat reklame harus meminta izin dan melapor kemana," tandasnya. *** (Yogo Triastopo)
Area lampiran


Editor : inilahkoran