Alasan Tunggakan Iuran SPP Nunggak, Sekolah di KBB Tahan Ijazah dan Raport, Begini Tanggapan Kemenag

Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengimbau sekolah swasta atau yayasan yang berada di bawah Kemenag agar

Alasan Tunggakan Iuran SPP Nunggak, Sekolah di KBB Tahan Ijazah dan Raport, Begini Tanggapan Kemenag
Kemenag KBB menyebutkan, ada ribuan calon jamaah haji yang harus menunggu selama 21 tahun agar bisa berangkat ibadah haji dari KBB.
 
INILAHKORAN, Ngamprah - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengimbau sekolah swasta atau yayasan yang berada di bawah Kemenag agar tidak menahan ijazah atau raport siswa sebagai tanda kelulusan atau nilai akhir dengan alasan tunggakan iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). 
 
Imbauan tersebut diberikan menyusul beredarnya surat dari salah satu sekolah yayasan di KBB, yakni Madrasah Ibtidaiyah Assakinah yang memberikan syarat pelunasan iuran SPP kepada orangtua siswa untuk mengambil raport atau nilai akhir tahun ajaran 2021-2022.
 
Selain itu dalam surat tersebut tertulis, orangtua siswa pun baru bisa mengambil raport jika memperlihatkan tanda bukti penulasan SPP.
 
 
"Syarat pengambilan, membawa surat keterangan lunas administrasi keuangan dari yayasan (dapat diambil dibagian keuangan yayasan mulai Senin, 20 Juni 2022 pukul 11.00 WIB)," isi dari surat edaran tersebut.
 
Kepala Kemenag KBB, Asep Ismail mengatakan, sekolah swasta atau yayasan diwajibkan untuk tetap memberikan ijazah atau raport kepada siswa diakhir tahun ajaran.
 
"Kalau di negeri pasti ditekankan tidak ada terkaitan hal-hal seperti itu. Jadi memang kalau di yayasan itu kembalikan ke kebijakan yayasan," katanya saat dihubungi wartawan, Rabu 22 Juni 2022.
 
 
Kendati demikian, ia mengimbau 
kepada seluruh sekolah termasuk yayasan memberikan tanda kelulusan ketika hari pelaksanaan kegiatan bagi raport.
 
"Tanda kelulusan atau raport merupakan hak bagi setiap siswa yang telah menempuh pendidikan," ujarnya.
 
Ia menyebut, pihak sekolah seharusnya tidak boleh menahan ijazah atau raport dengan alasan apapun terutama terkait administrasi yang menjadi tanggungjawab orangtua siswa.
 
 
"Kalau ada yang belum lunas diberi jeda untuk melunasinya. Mestinya jangan terlalu menahan, jangan soal administrasi menjadi penghambat untuk siswa," ucapnya.
 
Seharusnya, jelas dia, pihak sekolah mencari solusi selain menahan ijazah atau raport siswa. Pasalnya, hal itu pun akan berdampak ke psikologis siswa terutama yang masih menuntut ilmu disekolah tersebut.
 
"Bisa caranya dengan perjanjian sampai kapan tidak mesti sampai tidak dibolehkan datang ke sekolah ambil raport karena belum bayar SPP," jelasnya.
 
 
Ia menambahkan, bisa juga diberikan dengan membuat surat perjanjian kepada orangtuanya.
 
"Kalaupun tidak langsung bisa dengan surat tanda bukti lulus dari sekolah karena itu hak siswa sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa tersebut," pungkasnya.
 
Sementara itu, saat Inilahkoran mencoba mengkonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, tidak ada jawaban. Bahkan, hingga berita ini diturunkan.*** (agus satia negara).
 
 
 


Editor : inilahkoran