Kemendagri Pacu Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronifikasi QRIS

Kemendagri memacu pemerintahan daerah menerapkan Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis elektronifikasi QRIS dan virtual account.

Kemendagri Pacu Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Elektronifikasi QRIS
Kemendagri mendorong dan memacu pemerintahan daerah menerapkan Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis elektronifikasi QRIS.

INILAHKORAN, Bandung - Kepala Subdirektorat Pendapatan Daerah Kemendagri R An An Andri Hikmat menegaskan, kini saatnya pemerintahan daerah melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis elektronifikasi QRIS.

Menurutnya, Pengelolaan Keuangan Daerah sebaiknya adaptif dengan kemajuan teknologi yang kini semakin pesat. Dengan adanya QRIS, Kemendagri menilai setiap transaksi yang dilakukan relatif lebih cepat, aman, mudah, dan jelas.

"Kita dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) terus memacu 542 pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi untuk bisa mengembangkan transaksi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah secara elektronifikasi. Kemarin berbasis web, sekarang berkembang dengan adanya QRIS dan virtual account," kata Andri saat Asistensi Penerapan Transaksi Nontunai Pemerintahan Atas Penerimaan Daerah di Bandung, Jumat 24 Juni 2022.

Baca Juga: Kesbangpol KBB Bakal Melakukan Pembinaan bagi Mantan Jemaah Khilafatul Muslimin Pasca Deklarasi

Dia menegaskan, Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis elektronifikasi itu pun bisa menekan kebocoran PAD yang kerap terjadi. Selain itu, pemanfaatannya pun bisa menekan adanya transaksi mencurigakan yang ujungnya akan menjadi temuan auditor.

"Bukan cuma memberikan kejelasan bagi pemerintahan daerah, masyarakat pun bisa mengetahui secara transparan uang yang disetorkan itu masuk ke kas daerah," ujarnya seraya menyebutkan Pengelolaan Keuangan Daerah itu akan difokuskan pada pajak dan retribusi yang ditarik dari masyarakat.

Andri pun mengapresiasi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) sebagai rekening kas umum daerah (RKUD) di Jabar yang selalu memberikan bimbingan teknis kepada pemerintahan daerah yang membutuhkan kerja sama.

Baca Juga: Berkendara Sambil Main Hp, Sebuah Mobil Nyungsep ke Kali di Tebet

Sementara itu, Divisi International & Transaction Banking bank bjb Tonny Budi Effendi
menyebutkan pihaknya sebagai mitra strategis pemerintahan daerah akan bersama-sama mengembangkan implementasi digitalisasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Untuk saat ini, kita mengelola PBB (pajak bumi dan bangunan). Ke depan, seiring dengan pengembangaan infrastruktur teknologi yang kita lakukan nantinya kanal-kanal akan terus
dikembangkan," ucapnya.

Tonny menyebutkan, digitalisasi itu pun berbanding lurus dengan optimalisasi pendapatan yang diperoleh. Selain menambah income, nantinya pemerintahan daerah sebagai pemilik bank bjb pun akan merasakan manfaatnya berupa penyaluran CSR dan dividen yang nantinya dikucurkan ke setiap pemerintahan daerah.

Baca Juga: Fenomena 8 Planet Berjajar Lurus Kembali Terjadi, Warga Bandung Raya Bisa Amati di Waktu Ini

Sedangkan, Kepala Bapenda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengakui digitalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah itu memberikan dampak positif terhadap pemerintahan daerah yang memanfaatkannya.

"Sejak QRIS di Kota Bandung diluncurkan dua bulan lalu, hingga 20 Juni 2022 Bapenda Kota Bandung mendapat penerimaan sebanyak Rp366 juta dari 945 transaksi. Kita pun bekerja sama dengan TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) yang mendukung terkait pembayaran nontunai," sebutnya. (dnr)


Editor : inilahkoran