Salah Satu SMKN di Kota Bandung Diduga Lakukan Pungutan Liar, Ini Kata Gemppur

adanya dugaan Pungli di salah satu SMKN di KOta Bandung jadi sorotan koordinator Gemppur Iwan Hermawan yang juga ketua FAGI Jabar

Salah Satu SMKN di Kota Bandung Diduga Lakukan Pungutan Liar, Ini Kata Gemppur
Koordinator Gerakan Masyarakat Pemantau Pendidikan untuk Reformasi (Gemppur) Iwan Hermawan

INILAHKORAN, Bandung - Salah satu SMKN di Kota Bandung yang diduga melakukan pungutan liar di masa pendaftaran ulang PPDB tahun 2022, menjadi perhatian utama bagi kalangan dunia pendidikan.

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Gerakan Masyarakat Pemantau Pendidikan untuk Reformasi (Gemppur) Iwan Hermawan.

Menurut dia, para kepala sekolah jangan terburu-buru saat mengambil satu kebijakan, dan sesuaikanlah dengan regulasi yang ada. Bahkan, lanjut dia, bila perlu konsultasikan dahulu dengan para ahli yang tahu serta faham atas regulasi.

"Bila perlu, dengan Satgas Saber Pungli dan Ombudsman Jabar mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sudah sesuai dengan saran tindak atau malah melanggar," ujar Iwan Hermawan, Minggu 26 Juni 2022.

Baca Juga: Terkait Pungutan Liar di SMKN 5 Bandung, Aa Maung Angkat Bicara

Iwan berpendapat bahwa, pemerintah pusat/pemerintah daerah tetap memberikan kesempatan kepada orang tua siswa-siswi yang mau dan mampu untuk ikut beribadah dengan memberikan kontribusi kepada sekolah.

"Sebagaimana amanat dalam lampiran Pergub No. 165 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD)," ujar Iwan Hermawan.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen Gemppur Dadan Sambas menambahkan, bahwa peran dan fungsi komite sekolah sangat penting sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud No.75 Tahun 2016, sebagai wujud kemitraan antara orang tua murid dengan sekolah.

Baca Juga: Dugaan Pungli di SMKN 5 Bandung, Wakasek Eka Rachman Bilang Ada Misinformasi

"Kebijakan sekolah yang berhubungan serta melibatkan orang tua maka harus ada rapat terlebih dahulu dengan orang tua dalam wadah komite sekolah yang dibuat dalam satu berita acara kesepakatan, jadi jangan berjalan semaunya tanpa ada bukti berkas," tegas Dadan Sambas.

Dia mengatakan, fakta dilapangan masih ada sekolah yang belum memiliki komite sekolah, apakah ini karena mengganggap tidak penting, atau hanya dianggap sebagai pelengkap struktur sekolah saja.

"Padahal sangat jelas, yang bisa melaksanakan pemberdayaan orang tua guna ikut serta dalam meningkatkan mutu pendidikan sekolah adalah komite, dan harus diingat bukan dalam bentuk pungutan tetapi dalam bentuk sumbangan," ucapnya.

Baca Juga: Pungli PPDB 2022 di SMKN 5 Bandung, Pengamat: Kalau Sistemnya Tak Baik, Jadi Peluang Oknum

Apabila program komite telah berjalan, lanjut Dadan Sambas, maka biasakanlah dibuatkan dalam satu bentuk pertanggungjawaban laporan sebagaimana amanat Undang-undang sedikitnya enam bulan sekali kepada orang tua serta sekolah yang menjadi mitra atau bila perlu pemberkasan ke Saber Pungli serta Ombudsman.

"Saya berharap, para kepala sekolah untuk menelaah secara bijak kejadian tersebut dan bukan menjadi satu hal yang membuat ketakutan berlebih, yang pada akhirnya akan merugikan sekolah juga sebagai akibat banyak program yang tidak berjalan," pungkas Dadan. *** (Okky Adiana)

 


Editor : inilahkoran