Hindari Pungli, Ombudsman Jabar Beri Saran kepada Disdik Jabar untuk Bentuk Mekanisme Pengawasan

Disdik dan Pemprov Jawa Barat membentuk mekanisme pengawasan dan pengaduan internal (whistleblowing system) untuk hindari pungli

Hindari Pungli, Ombudsman Jabar Beri Saran kepada Disdik Jabar untuk Bentuk Mekanisme Pengawasan
Perwakilan Ombudsman RI Jawa Barat Dan Satriana

INILAHKORAN, Bandung - Guna menghindari terjadinya pungutan liar (pungli) pada PPDB Tahap II di Jabar, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat memberikan saran.

Saran tersebut adalah, bahwa Dinas Pendidikan (Disdik) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk mekanisme pengawasan dan pengaduan internal (whistleblowing system).

"Kita menyadari bahwa pungli adalah isu yang bisa sensitif mengingat posisi orang tua siswa yang seringkali berada dalam posisi yang tidak nyaman," kata Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana, Senin 27 Juni 2022.

punBaca Juga: Dugaan Pungli di SMKN 5 Bandung, Wakasek Eka Rachman Bilang Ada Misinformasi

Selain itu juga, lanjut dia, bisa melindungi dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk melaporkan pungutan liar dan pelanggaran PPDB lainnya.

"Begitu juga untuk PPDB pendidikan dasar oleh Kabupaten/Kota," ujarnya

Dia menjelaskan, pada satu sisi hal ini merupakan realisasi dari pernyataan Gubernur Jawa Barat pada saat membuka PPDB tahun 2022 untuk melakukan pemantauan terhadap indikasi pungutan liar dalam tahapan pelaksanaan PPDB dan menjadikan wilayah Jawa barat siaga satu terhadap pungutan liar.

"Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Barat mendukung dan mendorong Tim Saber Pungli untuk meneruskan proses pengawasan pungli secara menyeluruh dan menuntaskan pemeriksaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku," ujar Dan Satriana.

Baca Juga: Pungli PPDB 2022 di SMKN 5 Bandung, Pengamat: Kalau Sistemnya Tak Baik, Jadi Peluang Oknum

Dia menambahkan, bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis PPDB, telah mengamanahkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh Pemda, dilarang melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik, serta pembelian seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

"Sumbangan pendidikan dapat diselenggarakan dengan kondisi bahwa telah disepakati bersama antara orang tua murid, komite sekolah, dengan pihak sekolah. Sumbangan Pendidikan tersebut harus bersifat sukarela dan tidak mengikat satuan pendidikan," tambahnya. *** (Okky Adiana)

 


Editor : inilahkoran