Terkuak Para ASN Bekasi Setor Uang ke Rahmat Effendi Demi Naik Jabatan

Sidang lanjutan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi dengan terdakwa Rahmat Effendi, terus berg

Terkuak Para ASN Bekasi Setor Uang ke Rahmat Effendi Demi Naik Jabatan
Sidang lanjutan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi dengan terdakwa Rahmat Effendi, terus bergulir.



INILAHKORAN, Bandung - Sidang lanjutan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di Pemkot Bekasi dengan terdakwa Rahmat Effendi, terus bergulir.

Agenda sidang, tengah memasuki pemeriksaan saksi. Pada hari ini, Rabu (29/6/2022), Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan 10 saksi.

Dari 10 saksi itu, delapan orang dimintai keterangan di hadapan Majelis Hakim mengenai proses lelang jabatan dan pembangunan villa di Cisarua, Bogor Jawa Barat.

Baca Juga: Satgas Saber Pungli Jawa Barat Rekomendasikan Pemberhentian Kepala Sekolah SMKN 5 Bandung

Para saksi membeberkan keterangan, para ASN di ruang lingkup Pemkot Bekasi harus menyerahkan uang sebesar Rp200 juta untuk bisa naik jabatan.

Uang titipan tersebut, diserahkan melalui Lurah Jatisari Mulyadi alias Bayong yang merupakan orang kepercayaan dari Rahmat Effendi.

"Pernah memberikan uang ke Pa Mulyadi," tanya Jaksa KPK.

Baca Juga: Jesse James Resmi Menikah ke-5 Kalinya dengan Bonnie Rotten, Ini Unggahan Fotonya di Instagram

"Bukan menyerahkan, tapi diminta uang," kata Rina Oktavia yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Kota Bekasi.

Adapun dasar Rina memberikan uang kepada terdakwa, karena dirinya tercantum dalam list ASN yang akan naik jabatan. Uang itu diserahkan Rina di awal tahun 2021 bertempat di Kelurahan Jatisari.

"Apa yang disampaikan Pa Mulyadi?" tanya Jaksa KPK.

"Untuk naik jabatan. Sudah ada data bahwa nama saya salah satunya naik jabatan," jawab Rina.

Baca Juga: Demi Raheem Sterling dan Raphinha, Chelsea Rogoh Kocek 105 Juta Pound


Selanjutnya, saksi atas nama Agus Harpa juga sempat menyerahkan uang sebesar Rp40 juta kepada Mulyadi.

Karena menurut pengakuan, Mulyadi alias Bayong merupakan orang kepercayaan Rahmat Effendi yang bisa menjamin ASN di lingkup Pemkot Bekasi untuk bisa naik jabatan.

"Sodara tahu Pa Mulyadi orang kepercayaan Rahmat Effendi?" tanya Jaksa KPK.

Baca Juga: KPK Periksa Eks Mendagri Gamawan Fauzi Terkait Dugaan Korupsi E-KTP

"Mulyadi ini menurut pengakuan bahwa bisa untuk naik jabatan bisa lewat dia. ada list nya di Mulyadi. Saya menitipkan keponakan untuk naik jabatan," jawab Asep yang menjabat sebagai Kepala Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bekasi.

Uang itu diserahkan Asep saat menghadiri kegiatan yang digelar di Villa Cisarua, Bogor kepunyaan terdakwa Rahmat Effendi.

Diketahui, Rahmat Effendi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa, dari hasil operasi tangkap tangan (OTT). Dari OTT, kasus dugaan korupsi ini, KPK mengamankan uang total Rp 5,7 miliar.

Baca Juga: Gaji ke-13 Bagi PNS Dan Pensiunan Bakal Cair Mulai 1 Juli 2022, Ditambah 50 Persen Tunjangan Kinerja

Dalam kasus ini, total KPK menjerat 9 tersangka, yaitu Ali Amril (AA) sebagai Direktur PT ME (MAM Energindo),.Lai Bui Min alias Anen (LBM) sebagai swasta, Suryadi (SY) sebagai Direktur PT KBR (Kota Bintang Rayatri) dan PT HS (Hanaveri Sentosa), dan Makhfud Saifudin (MS) sebagai Camat Rawalumbu, sebagai pemberi.

Selanjutnya, Rahmat Effendi (RE) sebagai Wali Kota Bekasi, M Bunyamin (MB) sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Bekasi, Mulyadi alias Bayong (MY) sebagai Lurah Jatisari, Wahyudin (WY) sebagai Camat Jatisampurna, dan Jumhana Lutfi (JL) sebagai Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi, yang berlaku sebagai penerima.

KPK turut menjerat Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi alias Pepen sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Sangkaan itu merupakan yang terbaru setelah sebelumnya Pepen dijerat sebagai tersangka perkara suap dan pungli setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT).

Baca Juga: Ganjar Pranowo Doakan Jokowi yang Berada di Ukraina: Mudah-Mudahan Ada Solusi

Terakhir KPK menelusuri tentang pembangunan glamorous camping atau glamping yang pembiayaannya diduga KPK dilakukan Pepen dengan pungutan liar atau pungli. Lokasi glamping itu berada di Cisarua, Bogor.(Caesar Yudistira)*** 


Editor : inilahkoran