Penggunaan Aplikasi MyPertamina di SPBU Tak Ada Persetujuan DPR

Anggota Komisi VII DPR Diah Nurwitasari mempertanyakan penggunaan aplikasi MyPertamina di SPBU yang membuat heboh masyarakat akhir-akhir ini

Penggunaan Aplikasi MyPertamina di SPBU Tak Ada Persetujuan DPR
Penggunaan aplikasi MyPertamina di SPBU tak ada persetujuan DPR.

INILAHKORAN, Bandung - Penggunaan aplikasi MyPertamina di SPBU yang membuat heboh masyarakat akhir-akhir ini dipertanyakan Anggota Komisi VII DPR Diah Nurwitasari.

Legislator DPR dari Fraksi PKS itu menilai kebijakan penggunaan aplikasi MyPertamina di SPBU itu justru bertolakbelakang belakang dengan sasaran masyarakat yang menikmati BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar.

"Karena sasarannya dianggap untuk masyarakat tidak mampu, kemudian pertanyaannya kalau tidak mampu apakah mereka punya ponsel untuk menginstal aplikasi MyPertamina di SPBU. Bagaimana kalau tidak punya ponsel atau ponselnya bukan android. Kita di DPR menilai ini adalah kendala bagi masyarakat yang membutuhkan tapi tidak punya ponsel untuk instal aplikasi tersebut," kata Diah, Minggu 3 Juli 2022.

Baca Juga: Ibu dan Tiga Orang Anak Ditemukan Tewas di Danau AS, Diduga Jadi Korban Pembunuhan

Selain itu, ponsel merupakan sesuatu benda yang bisa dengan mudah dipindahtangankan. Artinya, ponsel bisa dipakai siapa saja. Atau bahkan aplikasi tersebut bisa dipasang di ponsel lain kemudian dipakai.

Jika hal ini terjadi, kata dia, apakah penggunaan aplikasi MyPertamina di SPBU itu akan tidak tepat sasaran. Padahal, tujuan dari penerapan aplikasi ini adalah pengendalian dan pengawasan siapa saja masyarakat pengguna BBM bersubsidi.

Baca Juga: Aplikasi MyPertamina Belum Berlaku di KBB, Warga Minta Kaji Ulang

Tak hanya itu, kata Diah, untuk menerapkan aplikasi MyPertamina di SPBU itu diperlukan sosialisasi yang sungguh-sungguh. Kemudian ditunjang juga dengan pencermatan yang baik. Jangan sampai sasarannya tidak tercapai.

"Dalam rapat, Komisi VII pun sudah mengkritisi cara pembayaran dengan aplikasi MyPertamina di SPBU ini. Tapi seingat saya dalam pembahasan ini tidak ada suatu proses Komisi VII menyetujui atau tidak. Ketika mereka ceritakan wacana itu, kami tidak menyetujui atau mempertanyakan kapan berlakunya. Jadi sifatnya sebuah informasi bahwa mereka punya rencana tersebut," jelasnya (Dani R Nugraha)


Editor : inilahkoran