KBB Krisis Keuangan, Begini Penjelasan Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan

Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan angkat suara terkait krisis keuangan KBB yang kini tengah dihadapi.

KBB Krisis Keuangan, Begini Penjelasan Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan
Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan menegaskan, berkaitan dengan krisis keuangan KBB itu lebih baik kondisinya dijelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

INILAHKORAN, Ngamprah - Plt Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan angkat suara terkait krisis keuangan KBB yang kini tengah dihadapi.

Hengky Kurniawan menegaskan, berkaitan dengan krisis keuangan KBB itu lebih baik kondisinya dijelaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Karena TAPD itu aktor dari perencanaan penganggaran daerah. Jadi, kita tunggu di anggaran perubahan dan pastinya akan kelihatan (krisis keuangan KBB)," kata Hengky Kurniawan, Jumat 5 Agustus 2022.

Baca Juga: Ema Sumarna Tegaskan Kolong Flyover Kopo Bakal Dijadikan Ruang Terbuka Hijau

Disinggung terkait defisit anggaran yang mencapai Rp500 miliar, ia menjelaskan sebenarnya hal itu masih estimasi dan kondisi nyatanya akan terlihat pada anggaran perubahan.

"Kita bakal melakukan penyesuaian pendapatan yang ada dan kita akan merasionalisasi kebutuhan yang betul-betul urgen, sehingga akan ketahuan realnya," jelas Hengky Kurniawan.

Ia menilai, adanya pendapatan yang berjalan dan estimasi PPPK yang masuk pada APBD dan tidak melalui APBN membuat angka tersebut terlihat besar.

Baca Juga: Sutiono Lamso Soroti Performa Persib di Liga 1, Pemain Kurang Bekerja Keras?

"Oleh karenanya, kami akan mengupayakan dana alokasi umum (DAU) bisa ditambah dengan harapan ketika beban bertambah, maka DAU pun juga ikut bertambah," ujarnya.

Kendati demikian, lanjut dia, DAU yang diterima KBB saat ini malah ada pengurangan. Menurutnya, mungkin hal itu melihat dari dampak pandemi di dunia sehingga DAU KBB ikut berkurang.

"Setiap tahun anggaran sudah tersalurkan melalui berbagai program. Namun, tanpa adanya DAU tersebut membuat kita saat ini mengalami defisit," ujarnya.

Baca Juga: Lee Jung Jae Curhat Pertama Kalinya Jadi Sutradara untuk Film 'Hunt': Sulit Secara Fisik dan Mental

Ia mengaku, telah menginstruksikan kepada OPD agar memprioritaskan program-program yang masuk dalam APBD. Dengan begitu, program prioritas Bupati yang masuk dalam RPJMD bisa tercapai sesuai dengan visi misi.

"Manakala ada program yang tidak mendukung visi misi RPJMD terealisasikan kita anggarkan di perubahan," sebutnya.

Baca Juga: Jadi Penghambat Penanganan Kasus Brigadir J, Empat Polisi Ditempatkan di Tempat Khusus Selama Sebulan

Lebih lanjut ia menuturkan, potensi anggaran tersebut bisa menjadi bahan evaluasi TAPD, termasuk bagaimana TAPD bisa menganggarkan gaji dari tenaga kerja kontrak (TKK).

"Itu karena kewenangan TKK otoritasnya ada di OPD masing-masing. Jadi, OPD yang menyampaikan kebutuhan dan TAPD yang menyetujui," tutupnya.*** (Agus Satia Negara)


Editor : inilahkoran