Buang Limbah B3 Sembarangan, Pabrik Washing Jeans di Rancaekek Digerebek Polresta Bandung

Lantaran diduga membuang limbah B3 sembarangan, Polresta Bandung menggerebek sebuah pabrik washing jeans di Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Buang Limbah B3 Sembarangan, Pabrik Washing Jeans di Rancaekek Digerebek Polresta Bandung
Kepala Polresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, limbah B3 dari pabrik washing jeans di Rancaekek itu tidak diproses menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Namun, limbah dibuang begitu saja di pekarangan perusahaan.

INILAHKORAN, Bandung - Lantaran diduga membuang limbah B3 sembarangan, Polresta Bandung menggerebek sebuah pabrik washing jeans di Rancaekek, Kabupaten Bandung.

Kepala Polresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo mengatakan, limbah B3 dari pabrik washing jeans di Rancaekek itu tidak diproses menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Namun, limbah dibuang begitu saja di pekarangan perusahaan.

Unit Tipiter Satreskrim Polresta Bandung mengungkap kasus pabrik washing jeans di Rancaekek yang diduga membuang limbah B3 sembarangan karena limbah produksi tidak diproses menggunakan filter press dan diangkut ke pihak ketiga yang memiliki izin mengangkut dan mengurai limbah.

Baca Juga: Jelang Pilpres 2024, Dede Yusuf Akui Demokrat Semakin Mesra dengan PKS dan NasDem

"Kenyataannya, IPAL dan instalasi pengurai limbah yang dimiliki perusahaan (pabrik washing jeans di Rancaekek) ini cuma sedikit yang diurai melalui IPAL. Sebagian besar limbah B3 diurai dengan menggunakan matahari kemudian setelah kering di buang ke tanah pekarangan perusahaan ini," kata Kusworo di lokasi pabrik, Jumat 5 Agustus 2022.

Kusworo menjelaskan, perusahaan yang berdiri sejak 2009 itu mulai membuang limbah secara ilegal sejak 2020. Limbah yang menumpuk sudah mencapai 1,8 meter.

"Kami mengambil sampel dan dikarenakan limbah ini menghasilkan timbal yang menghasilkan karsinogen, maka dalam jangka panjang jika terus terakumulasi bisa mengakibatkan penyakit kanker dan juga mengakibatkan gangguan pertumbuhan janin bagi ibu yang hamil," ujarnya.

Baca Juga: Beda Mood, Ridwan Kamil Akui Pemprov Jabar Genjot Antusiasme Warga Dapat Vaksin Booster

Kusworo melanjutkan, praktik membuang limbah B3 secara ilegal dilakukan untuk menghemat biaya perusahaan mencapai Rp 2 miliar. Namun dengan penimbunan limbah B3 tersebut berakibat langsung kepada kerusakan terhadap air tanah dan masyarakat yang mengkonsumsi akan ikut terkena dampak.

"Kami melihat yang bersangkutan atau tersangka melakukan kecurangan untuk menghemat biaya sejak 2020. Kita hitung ketika itu limbah sudah dikeringkan dengan menggunakan filter press itu seharusnya diangkut oleh pihak ketiga. Biayanya transportasi itu menjadi tanggungjawab perusahaan itu, nah karena tidak diangkut maka dia menghemat sekitar Rp 2 miliar selama dua tahun itu," ujarnya.

Kusworo menegaskan, pihaknya telah memasang garis polisi dan menghentikan produksi perusahaan. Selanjutnya pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi limbah B3 yang ditimbun tersebut.

Baca Juga: Konflik Tasya Farasya dan Tasyi Athasyia Makin Panas, Chat Keluarga Sampai Dibongkar

"Ini harus dikuras atau diangkat bahkan sampai ke tanah yang terkontaminasi juga harus diangkat sehingga tidak memberi dampak negatif lagi bagi masyarakat sekitar karena di belakang perusahaan ini ada rusunawa yang dihuni oleh masyarakat," katanya.

Kusworo mengatakan, perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi termasuk untuk meminta mereka mengurai limbah dengan instalasi yang benar. Pihaknya mempertimbangkan hajat hidup karyawan yang bekerja di perusahaan.

Baca Juga: Love Garden Resto and Cafe Tak Jauh dari Istana Bogor, Ramah Disabilitas dan Ramah Dikantong

Kusworo mengatakan pihaknya telah menetapkan satu orang tersangka dalam kasus tersebut yaitu pemilik perusahaan. Tersangka dijerat pasal 104 undang-undang 32 tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara 3 tahun.

"Sementara ini baru satu (tersangka) namun seandainya nanti hasil penyelidikan kita bisa mengembang ke yang lainnya, tentu kita akan jerat juga dengan pasal 55 dan 56 atau turut serta dan sebagainya," katanya.*** (Dani R Nugraha)


Editor : inilahkoran