Baznas Garut Proyeksikan 30 Persen Pemanfaatan ZIS untuk Pemberdayaan Ekonomi

Baznas Garut Proyeksikan 30 Persen Pemanfaatan ZIS untuk Pemberdayaan Ekonomi
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut memproyeksikan sebesar 30 persen pendistribusian dana zakat infaq dan shadaqah (ZIS) diarahkan untuk pemberdayaan kemandirian ekonomi mulai 2023.

INILAHKORAN, Garut - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut memproyeksikan sebesar 30 persen pendistribusian dana zakat infaq dan shadaqah (ZIS) diarahkan untuk pemberdayaan kemandirian ekonomi mulai 2023.

Karenanya, Baznas Garut akan mengintensifkan kerjasama dengan dinas/instansi terkait mengadakan berbagai pelatihan keahlian bagi para calon penerima bantuan. Termasuk pendampingan-pendampingan usaha.

Hal itu dikemukakan Ketua Baznas Kabupaten Garut Abdullah Effendi kepada INILAH, Minggu 27 Npvember 2022.

Baca Juga : Kondisi Lapas Cianjur Usai Diguncang Gempa, Warga Binaan Belum Tempati Blok Tahanan

"Jadi, nanti, pemanfaatan dana ZIS itu bukan hanya yang bersifat charity atau konsumtif. Tetapi sebesar 30 persennya akan kita arahkan ke pemberdayaan untuk kemandirian ekonomi. Pelatihan-pelatihan pun kita adakan untuk peningkatatan calon penerima dengan kerjasama dinas/instansi terkait sebelum diberi bantuan Baznas," kata Abdullah Effendi.

Selain itu, lanjutnya, guna memastikan efektivitas pendayagunaan penyaluran dana ZIS tersebut maka diperlukan adanya pendampingan bagi para penerima bantuan.

Beberapa bentuk penyaluran dana ZIS selama ini berlangsung lebih bersifat konsumtif. Antara lain bantuan pembangunan rumah tidak layak huni, penanganan anak stunting, pembangunan fasilitas mandi cuci kakus dalam mendukung program Open Defecation Free (bebas dari buang air besar sembarangan), bantuan layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan biaya hidup santunan pendidikan.

Baca Juga : BUMN Gotong Royong Bantu Pemulihan 40 Desa Terdampak Gempa Cianjur

Abdullah Effendi sendiri menyatakan optimis pihaknya dapat mencapai target penerimaan dana ZIS sebesar Rp16 miliar pada 2023.

Terlebih dengan akan diterbitkannya Peraturan Bupati Garut tentang ZIS di Garut yang salah satunya mengatur gerakan zakat dan infaq di kalangan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Garut yang selama ini masih belum optimal.

"Ini merupakan modal dalam menargetkan penghimpunan ZIS secara optimal untuk juga bisa mengoptimalkan distribusinya melalui lembaga penyelenggaraan zakat. Kita harapkan, di luar ASN juga mau menyalurkan zakatnya ke Baznas atau UPZ-UPZ (Unit Pengumpulan Zakat)," katanya.

Baca Juga : Sumedang Adopsi Sistem Pendidikan Finlandia

Dalam upaya mendorong pengumpulan infaq melalui Baznas, lanjut Abdullah Effendi, pihaknya juga akan mengadakan infaq khusus bagi mereka yang sudah nisab dan haul berkolaborasi dengan stakeholder.

Nisab dalam Syariah Islam adalah jumlah batasan minimal kepemilikan harga seorang muslim selama satu tahun yang membuatnya wajib mengeluarkan zakat.  

Sama halnya dengan nisab, haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Harta yang perlu memperhatikan haul untuk dikeluarkan zakatnya yaitu hewan dan nilai-nilai perniagaan. Zakatnya wajib dikeluarkan bila sudah berlalu satu tahun (hijriyah).

Potensi zakat di kalangan ASN di Kabupaten Garut sendiri mencapai sekitar Rp2 miliar lebih. Dari potensi tersebut, baru sekitar Rp600 juta tergali dengan muzaki terbesar dari kalangan guru. Potensi zakat di organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Garut, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSU dr Slamet Garut, bahkan termasuk lingkungan Kementerian Agama Garut masih belum optimal.

"Padahal kalau potensi zakat itu bisa digali optimal, kita juga bisa lebih mengoptimalkan pendirstribusiannya di lokal Garut," ujarnya.

Dia menyebutkan, salah satu kendala belum optimalnya pengumpulan ZIS di Kabupaten Garut karena adanya pemahaman bila zakat dapat disalurkan sendiri oleh muzaki tanpa melalui amil zakat, serta banyak ASN masih berkeberatan mengeluarkan zakat dengan alasan masih memiliki banyak tanggungan yang harus diselesaikan.

"Padahal dalam literasi, penyaluran zakat itu dilakukan oleh amil. Terus, menurut empat imam mazhab (Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, dan Imam Hambali), utang itu sebenarnya tak mengurangi kewajiban berzakat. Kendala lainnya, karena zakat itu hanya wajib menurut agama. Sedangkan menurut negara itu bersifat sukarela," katanya.(zainulmukhtar)


Editor : asayuti